INDEF Minta Pemerintah Tak Lagi Klaim Surplus Beras
10Berita , Jakarta – Lembaga riset independen The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengeluarkan rilis perekenomian tahun 2018. Terkait pangan, pemerintah diminta tak lagi mengklaim surplus beras.
Awal 2018 perekonomian Indonesia diwarnai dengan dinamika harga pangan dan energi yang berpotensi menjadi batu sandungan bagi upaya akselerasi perekonomian. Bahan pangan beras mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, sehingga mendesak Pemerintah untuk melakukan stabilisasi dengan mengambil kebijakan impor.
INDEF menilai pengelolaan pangan dan energi belum menyelesaikan pokok persoalan. “Pangan dan energi merupakan penentu utama stabilitas perekonomian Indonesia. Sementara pengelolaan pemenuhan dan stabilitas harga pangan dan energi masih dilakukan secara ad hoc belum menyelesaikan pokok persoalan,” ungkap lembaga itu melalui rilis tertulis, Kamis (25/01/2018).
INDEF menyebut tingkat kecanduan impor Indonesia terhadap komoditas pokok tersebut kian mengkhawatirkan. Akibatnya, perekonomian sangat rentan dengan dinamika perekonomian global. Selain itu produktivitas nasional tidak pernah maksimal karena potensi ekonomi domestik tidak dikelola dengan baik.
Terkait pangan, jika harga kebutuhan itu terus mengalami gejolak, maka upaya pemulihan daya beli masyarakat akan terhambat. Artinya target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen akan sulit dicapai.
Lembaga itu pun meminta pemerintah tak terus melakukan klaim surplus beras. “Tidak lagi mengklaim surplus beras sebelum melakukan pendataan produksi beras secara faktual dan sistematis,” kata pihak INDEF.
Setelah kebijakan impor diambil INDEF pun meminta pemerintah menyalurkan beras secara bertahap, sehingga tak merugikan petani. “Menggelontorkan beras secara bertahap dengan tujuan stabilkan harga, lalu dihentikan ketika masa panen tiba sehingga tidak kurangi pendapatan petani Indonesia,” tandas lembaga itu.
Reporter: Imam S.
Editor: Wildan Mustofa
Sumber :Kiblat.
