Pemerintah Diingatkan Atasi Petani dengan Basis Kebenaran, bukan Main Klaim dan Pencitraan
BANDARpost, JAKARTA - Pemerintah diingatkan untuk tidak menjadikan petani Indonesia tertinggal daripada negara lain. Petani tidak hanya butuh subsidi saja, jika ada, melainkan butuh pula pengetahuan. Bukan pula hanya pencitraan semata saja dalam meningkatkan taraf hidup mereka. “Sebetulnya industry pupuk juga kalau tidak diberi tugas mengahasilkan pupuk yang subsidi mungkin lebih lincah untuk menghasilkan pupuk sehingga bersaing hasil pupuk dari negara lain.
Sehingga yang sangat penting adalah bagaimana caranya kita secara keseluruhan sebagai bangsa merancang semuanya berbasis kebenaran. Berbasis ilmu pengetahuan, bukan pencitraan. Bukan klaim. Untuk apa membuat klaim yang tidak benar,” kata Prof. Hery Suhardiyanto, Wakil Ketua Umum ICMI, Rabu (24/01/2018), di Jakarta.
Selain itu pemerintah juga diingatkan kembali agar petani Indonesia diberikan optimalisasi soal usaha mereka. “Saya mengajukan usulan sebagai konsolidasi usaha. Presiden juga sudah menyampaikan saat orasi di IPB 6 Sepetember tahun lalu. IPB sebenarnya sudah menerapkan agrobisnis yang optimal dan modern sehingga luasannya tidak kecil-kecil lagi dikonsolidasi petani itu diterapkan mekanisasi.
Tapi mekanisasi yang tepat, bukan menyebar alat mesin pertanian asal diadakan, apakah dipakai atau tidak urusan belakangan, ini kan tidak benar. Tapi konsolidasi usaha yang bisa mewujudkan willing tim,” jelasnya menambahkan.
Kalau kita main sepak bola itu ada yang penjaga gawang sampai penyerang itu adalah tim terbaik dan pertanian itu harus begitu. Mulai dari petaninya sendiri harus mampu mengamati hama dan menggunakan benih yang unggul. Banyak sekali. Tapi masalahnya apakah itu dikonsolidasi dengan baik lalu petaninya diberdayakan, diberi subsidi yang baik.
Subsidi ini sekarang subsidi input: pupuk, benih. Padahal sudah lama kita menyampaikan beberapa hal, menyampaikan subsidinya mesti efektif. “Dikaji ulang. Subsidi berbasis output. Jadi yang menikmati petani langsung, bukan, katakanlah pihak-pihak tertentu yang tidak berkepentingan. Misalnya industry pupuk,” tutupnya membeberkan. (Robi/)
Sumber :voa-islam.com
