Jelang Pilkada, Mendagri Imbau Masyarakat ‘Hati-Hati’ Pilih Kepala Daerah
Menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo. Foto: Solo. Tribunnews
10Berita, JAKARTA—Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dilaporkan telah meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan penangkapan sejumlah Kepala Daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK dengan penyelenggaraan Pilkada 2018.
Tjahjo mengingatkan masyarakat untuk terus melawan perilaku politik uang menyusul adanya indikasi beberapa kasus OTT, seperti di Kabupaten Subang (Jabar), Jombang (Jatim), atau Ngada (NTT) terkait dengan biaya politik pilkada.
Ia mengaku prihatin dan terpukul atas penangkapan sedikitnya enam orang Kepala Daerah oleh KPK. Dia mengatakan tak akan ikut campur dalam urusan hukum yang menjerat mereka dan mengimbau para Bupati/Kepala Daerah untuk kooperatif dengan penyidik.
“Jadi urusan hukum kami gak bisa ikut campur,” kata Tjahjo di Jakarta, Halallifestylemelaporkan pada Kamis (15/2/2018).
Dia melanjutkan, urusannya adalah memastikan roda dan pelayanan pemerintahan tidak terganggu dan segera mengisi kekosongan yang timbul akibat ditahannya sejumlah Kepala Daerah oleh KPK.
“Gini ya kalau OTT kebanyakan kan ditahan walaupun asas praduga tidak bersalah, berarti kan kepala daerah yang bersangkutan tak mampu melaksanakan tugas sehari hari, maka kami tunjuk Plt-nya,” ujar kader PDI Perjuangan itu.
Tjahjo berharap dengan adanya peristiwa ini masyarakat semakin berhati-hari dalam memilih pemimpin karena ada dua agenda besar dalam waktu dekat yakni Pilkada Serentak 2018 dan tahapan pemilu serta Pilpres 2019. Ini momentum bagi warga di daerah untuk memilih pemimpin yang amanah.
“Kepala daerah, pastinya sudah paham area rawan korupsi. Namun faktanya, masih saja ada yang kena OTT. Ini lebih kepada masalah mental masing-masing orang,” tutup Tjahjo. []
SUMBER: HALALLIFESTYLE
