PK Ahok, Blunder Politik yang Rugikan Jokowi
Ahok (Foto: Antara)
10Berita, Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) dijadwalkan menggelar sidang perdana pada Senin (26/2/2018). Ibarat mengorek luka lama, dua kubu yang sebelumnya berhadap-hadapan akan kembali ke arena dengan topik pertarungan yang kurang-lebih sama. Kubu anti Ahok kian menyatu usai arahan dari Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang meminta dikawalnya sidang PK Ahok.
Bahkan, seperti dilansir Tempo.co, Jumat (23/2/2018), kelompok Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) telah berjanji akan menggelar aksi untuk menolak sidang itu. PA 212 mencurigai ada agenda tersembunyi di balik pengajuan PK itu. Yakni memuluskan langkah Ahok menuju kursi capres maupun cawapres pada Pemilu 2019 nanti.
Sebelumnya, Eggi Sujana, salah satu Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) juga setuju bahwa upaya PK Ahok tak logis. Eggi seperti dikutip CNN Indonesia, Senin (19/2/2018), bahkan menuding PK Ahok hanyalah akal-akalan membebaskan diri dari penjara. Hal inilah yang membuat Eggi merasa curiga adanya campur tangan pihak penguasa di balik upaya PK itu.
Maka sudah bisa dipastikan perjalanan sidang PK Ahok akan diwarnai pengerahan massa dalam jumlah besar. Baik dari pendukung Ahok maupun dari kubu anti Ahok. Kepolisian kembali akan dibuat repot melakukan pengawalan ekstra.
Pengerahan massa dalam jumlah besar itu tentu saja sah secara hukum. Sama halnya dengan langkah Ahok mengajukan PK yang juga diatur dalam konstitusi. Akan tetapi, kasus yang menyandung Ahok kini bukanlah persoalan hukum biasa, tetapi sudah melebar ke dunia politik tingkat nasional. Sulit menyangkal bahwa kasus Ahok justru banyak dimanfaatkan pihak tertentu guna meraih simpati. Namun lagi-lagi, hal itu bukanlah sesuatu yang tabu dalam dunia politik.
Atas dasar itulah, pengajuan PK Ahok rasanya justru lebih banyak mendatangkan kerugian bagi Jokowi, pihak yang dituding terlalu melindungi Ahok selama ini. Ini bukan perkara boleh tidaknya Ahok mengajukan PK, atau kenapa Ahok yang sedang mencari keadilan justru dihalang-halangi? Tetapi lebih dari itu, PK Ahok justru menimbulkan gesekan baru yang rawan menggerus elektabilitas Jokowi.
Sebab bagaimanapun, Ahok yang pernah berpasangan dengan Jokowi sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, selalu dicap sebagai satu paket yang tidak terpisahkan. Padahal sebetulnya, Jokowi saat demo besar-besaran menentang ucapan Ahok tahun lalu, telah memerintahkan agar kasusnya diusut dengan cepat dan terang-benderang. Dengan kata lain, Jokowi ingin menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan intervensi terhadap penegakan hukum kepada siapapun termasuk kepada Ahok.
Meski begitu, PK Ahok tentu tak bisa dihalangi. Itu adalah haknya sebagai warga negara yang berhak mendapat perlindungan hukum dari negara. Gelombang massa sebanyak apapun seyogianya tidak boleh mempengaruh opini dan pertimbangan para hakim dalam menilai PK Ahok. Hanya saja dari kacamata politik, pengajuan PK Ahok merupakan blunder politik yang justru merugikan Jokowi.
Konten ini bukan karya jurnalistik dan merupakan pendapat pribadi penulis We-Media, serta tidak mewakili pandangan dari pihak UC News
Baju Adat- Jokowi-JK Pakai Baju Adat ke Sidang Tahunan MPR, Pendapat UCers?
Ada yang tak biasa dari momen Sidang Tahunan MPR tahun ini. Presiden Jokowi dan Wpres Jusuf Kalla menggunakan baju daerah yang ditukar. Jokowi menggunakan Baju Bodo khas Makassar dan JK menggunakan blankon dan beskap khas Jawa. Hal ini baru terjadi sekali. Biasanya, para presiden mengenakan jas, kemeja, dan dasi untung acara ini. Bagaimana pendapat UCers tentang hal ini? Apakah ini adalah ritual yang baik atau malah tidak pantas dikenakan saat acara seperti ini?
Sumber : UC Browser
