INDEF: Jangan Remehkan Kenaikan BBM Walau Hanya 200 Rupiah
10Berita , Jakarta – Institut for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kenaikan harga BBM non subsidi dan hilangnya BBM subsidi jenis premium bisa memicu inflasi dan hilangnya kedaulatan ekonomi Indonesia.
Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati mengatakan persoalan harga BBM adalah komoditi sensitif, di mana persoalan BBM bisa memicu ekspektasi inflasi. Yakni kekhawatiran masyarakat menyeluruh, sehingga respon masyarakat akhirnya membeli komoditi lebih untuk cadangan.
“Jangan remehkan kenaikan BBM walau hanya Rp200,00, sebab kontribusi BBM sangat besar dalam memicu kenaikan harga kebutuhan pokok,” katanya katanya saat dihubungi Kiblat.net, Jumat, (30/3/2018).
Jadi kalau ada yang menganalisa bahwa Indonesia akan bubar itu bisa jadi benar. Dinilainya bubarnya Indonesia bukan secara fisiknya tetapi hilangnya kedaulatan ekonomi. Bukti filosofinya apabila eksistensi kedaulatan kita sudah tidak ada, sebenarnya cita-cita proklamasi sudah bubar.
Dia menjelaskan jika pemerintah beralibi bahwa pengalihan subsidi energi dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi jika dilihat komposisi belanja modal di infrastruktur justru tidak ada kenaikan yang signifikan hanya 15 persen. Justru yang naik dalam proporsi anggaran APBN adalah di belanja barang, belanja pegawai dan belanja lainnya.
“Seharusnya jangan ada dusta lah di pemerintah dalam alokasi APBN, pemerintah wajib ‘apple to apple’.” ujarnya.
Enny menilai solusi yang seharusnya diambil pemerintah, segera mencegah pemicu berbagai resiko penurunan daya beli masyarakat. Sebab, bila daya beli menurun yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai.
“Ini sudah kadung turun daya belinya, maka dampaknya akan mengurangi daya produksi di periode berikutnya. Sebagai penentu persoalan ini juga bergantung pada evaluasi masyarakat melalui politik lima tahunan,” katanya.
Artinya dalam mengelola negara, kita harus merencanakan dengan komprehensif dan matang, tidak hanya sekedar mengeluarkan kebijakan yang bersifat ‘populis’ pokoknya ada pembangunan. Meskipun pemerintah berasumsi pembangunan infrastruktur adalah untuk jangka panjang.
“Memang benar infrastruktur pasti punya manfaatnya untuk jangka panjang, tetapi kan juga harus dipilih dan dipilah infrastruktur mana saja yang mendukung percepatan akselerasi sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai daya tambah,” pungkasnya.
Sumber : Kiblat.
