OTORITER, Berdalih Hapus Informasi Hoax, Mesir Bungkam Jurnalis Jelang Pemilu
10Berita, Ketika pemilihan presiden Mesir, yang akan diadakan antara 26-28 Maret, Mesir memfokuskan ancaman ke outlet berita dan wartawan yang dituduh menyebarkan kebohongan. Termasuk beberapa media asing, seperti BCC, dan bahkan seorang komentator pro-pemerintah, juga terkena imbasnya.
Jaksa penuntut umum Mesir menyerukan tindakan hukum atas penyebar dan pembuat berita hoax dan mengatakan “kekuatan jahat” meruntuhkan negara Mesir.
Jaksa penuntut umum bahkan mengumumkan hotline telepon bagi warga untuk melaporkan “berita yang mengandalkan kebohongan dan desas-desus”.
Menanggapi hal tersebut, seorang pengacara AFTE yang bekerjasama dengan wartawan mengatakan, “Negara sekarang menggunakan istilah hoax (berita palsu) untuk menyerang wartawan – siapa pun yang menerbitkan informasi yang tidak mereka inginkan,” uangkapnya.
Film Dokumenter Dianggap Hoax
Pengacara Mostafa al-Asar mengatakan dia baru saja mulai mengerjakan sebuah film dokumenter, mengkritik Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi ketika polisi menangkapnya pada tanggal 4 Februari, dan menuduhnya mempublikasikan “berita palsu”.
Wartawan itu ditangkap sebelum dia memulai syuting, kata pengacaranya. Pemerintah tidak menanggapi permintaan untuk komentar.
Menurut pengacaranya, pembuat film dokumenter Asar sedang menyiapkan wawancara untuk sebuah film dokumenter tentang pendukung Sisi yang membelot. Ketika itu dia ditangkap dalam perjalanannya untuk bekerja.
“(Asar) sedang berbicara dengan seorang tamu untuk mengoordinasikan wawancara dan panggilan itu direkam dan dipantau,” kata Halim Hanish, pengacaranya.
Jurnalis lain, Hassan al-Banna, ditangkap bersamanya saat mereka naik bus bersama-sama. “Hanya karena kebetulan dia bersama Asar,” kata Hanish.
Keduanya sekarang bisa menghadapi penjara setelah dituduh mempublikasikan berita palsu dan bergabung dengan organisasi terlarang, biasanya merujuk pada Ikhwanul Muslimin yang dilarang, kata Serag.
Tuduhan Pemerintah: Media Tidak Profesional
Pihak berwenang mengatakan membatasi berita fiktif diperlukan untuk keamanan nasional. Mereka secara teratur menuduh outlet kurangnya profesionalisme dalam meliput Mesir dan mendesak wartawan untuk hanya menggunakan outlet resmi sebagai sumber.
Pada 1 Maret, As-Sisi mengatakan bahwa siapa pun yang menghina tentara atau polisi – dan dengan ekstensi dirinya sebagai panglima tertinggi – maka akan dianggap bersalah karena berkhianat.
Kata-katanya mendorong legislator untuk mempertimbangkan undang-undang baru yang akan memenjarakan pelanggar seperti itu hingga tiga tahun, menurut media pro-pemerintah.
Laporan BBC
Perdebatan tentang standar media memanas bulan lalu ketika BBC merilis laporan tentang hak asasi manusia yang merinci dugaan pembunuhan paksa seorang wanita Mesir yang kemudian muncul di sebuah acara bincang-bincang pro-pemerintah untuk membantah klaim tersebut.
Pusat pers pemerintah Mesir mengatakan laporan BBC “sangat penuh kebohongan” dan mendesak para pejabat untuk memboikot penyiar publik Inggris tersebut.
BBC mengatakan bahwa pihaknya menurunkan berita tersebut dengan penuh profesionalisme dan integritas. Pengadilan Kairo telah mengatakan bahwa pada bulan April akan mendengar sebuah kasus yang diajukan oleh seorang pengacara atas laporan itu, menyerukan penutupan kantor BBC di Kairo.
Sumber: seraamedia, Dakwah Media
