Pengamat; Punya Rakyat, Fasilitas Negara Bukan Untuk Pencapresan Jokowi
10Berita – Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio meminta ‘pihak Istana’ tidak menggunakan fasilitas negara untuk pencapresan Presiden Jokowi. Hendri mengingatkan apa yang harus dipikirkan Jokowi dan pembantunya sekarang adalah bagaimana melunasi janji-janji politiknya.
“Orang-orang lingkaran Pak Jokowi, jangan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan elektabilitas Jokowi sendiri. Harus tahu batasan-batasan yang mana yang boleh menggunakan fasilitas negara, mana yang tidak boleh. Kedua, Pak Jokowi saya sarankan lebih fokus janji-janji politik yang nawacita itu,” ujar Hendri saat dihubungi detikcom, Selasa (13/3).
Hendri pun mengingatkan Jokowi supaya memantau orang-orang ‘di lingkarannya’. Kalau urusan cawapres, Hendri menilai Jokowi bisa memilih sendiri mana yang baik untuk dirinya.
“Menurut saya Pak Jokowi perlu pantau Pratikno (Mensesneg) dan Luhut (Menko Kemaritiman). Karena sebetulnya dia (Jokowi) punya kemampuan untuk menseleksi cawapresnya sendiri, nggak perlu bantuan orang lain juga,” teranf Hendri.
Luhut sebelumnya menyebut nama Pratikno sebagai pihak yang mengurus pemilihan cawapres Jokowi. Dia mengaku tak tahu menahu soal urusan itu.
“Itu urusan Pak Mensesneg (Pratikno). Saya kan ndak urusi begitu-begitu,” ujar Luhut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/03).
Halaman 1 2
Namun, Pratikno membantah pernyataan Luhut. Tapi di satu sisi, Pratikno tak memungkiri bahwa dia ikut menelaah soal kriteria cawapres.
“Ini bukan tim segala macam segitu. Telaah gitu saja. Ini bukan tim segala macam segitu. Itu malah teman-teman di luar itu yang banyak saya dengar-dengar. Katanya ada studi segala macam. Saya dengar itu,” tutur Pratikno. (dtk/ram)
Sumber : Eramuslim