JK: Pengungsi Rohingya yang Terdampar di Aceh Harus Ditampung
10Berita, JAKARTA— Terkait terdamparnya 76 warga Rohingya di Provinsi Aceh ditanggapi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, JK sapaan akrabnya mengatakan bahwa pengungsi Rohingya yang ada di Aceh harus ditampung Indonesia. Hal ini sesuai pengamalan Pancasila sila kedua.
“Pertama prinsipnya kita selalu mengatakan kalau kita melaksanakan dengan konsekuen Pancasila, sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau orang susah, mereka kan orang susah kan, terdampar lagi, kalau kita tidak tampung itu berarti kita tidak melaksanakan sila kedua itu, kemanusiaan yang adil beradab,” ujar JK, pada Selasa (24/4/2018) kemarin.
JK mengatakan bangsa Indonesia akan tidak beradab jika mengusir orang yang susah seperti pengungsi rohingnya. Karena itu menjadi prinsip bangsa Indonesia.
“Maka itu sejak dulu prinsip Indonesia kalau ada pengungsi seperti itu kita terima kita layani, kita kasih tempat shelter, kita kasih makan dan kita bekerjasama kemudian dengan UNHCR atau IOM. Karena dia lah yang mengatur penempatannya di kemudian hari,” kata JK.
JK menyebut pemerintah belum berencana menyediakan pulau khusus untuk para pengungsi Rohingnya. Hal ini karena jumlah pengungsi yang terdampar hanya sedikit.
“Kalau Pulau Galang dulu (saat perang Vietnam) bisa sampai 200 ribu, bertahap yah. Kalau pengungsi Rohingya ini kan cuma puluhan atau ratusan. Tidak banyak, jadi disebar saja yang di Aceh, di Aceh. Kemudian ada di Batam, ada di Bogor sana, ada di Makassar itu, kita terjamin dengan kerja sama dengan UNHCR,” ungkapnya.
JK menyebut penempatan pengungsi Rohingya seperti yang terdampar di Aceh bisa berlangsung cepat atau lama.
“Kayak dulu waktu Vietnam ada yang bertahun-tahun tinggal di (Pulau) Galang, sekarang pengungsi Afghan, Rohingya ada yang bertahun-tahun di Batam dan Makassar, malah juga sambil menunggu penempatan,” ucapnya.
JK menyebut tujuan dari pengungsi tersebut bukanlah Indonesia. Mereka hendak menuju negara maju seperti Australia untuk mencari kehidupan yang lebih layak.
“Karena memang mereka tujuannya bukan Indonesia, negara-negara maju Austalia, Amerika, kalau yang ke Selatan itu tujuannya Australia, karena di sana tentu kalau bekerja bisa dapat pendapatan lebih tinggi. Kalau di dalam negeri tidak bisa bersaing dengan pekerja Indonesia. Atau juga memang mereka ingin ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan. Jadi kita harus terima, konsekuen kepada sila kedua Pancasila,” pungkasnya. []
SUMBER: Detik News, Islampos.
