Jokowi Marah RUU Terorisme Tak Kunjung Disahkan, Ternyata Ini Biang Keroknya
Referensi pihak ketiga
10Berita, Rentetan kejadian pemboman di Surabaya dan Sidoarjo membuat Presiden Jokowi segera mengambil sikap tegas. Salah satunya ia mendesak DPR dan kementerian terkait agar cepat menuntaskan penyelesaian revisi UU Tindak Pidana terorisme.
“Saya meminta kepada DPR dan kemeterian terkait yang berhubungan dengan revisi UU Tindak Pidana Terorisme yang sudah kita ajukan pada Bulan Februari 2016, sudah dua tahun lalu untuk segera diselesaikan dengan secepat-cepatnya,” ujarnya dalam sebuah konferensi pers (okezone.com/14/05/2018).
Selanjutnya, Jokowi menyebutkan bahwa ia akan menerbitkan Perppu jika revisi itu belum juga selesai hingga Juni.
Referensi pihak ketiga
Ancaman presiden ini menimbulkan tuduhan kepada DPR yang dianggap tak becus bekerja. Namun Ketua DPR Bambang Soesatyo justru membantah dan menyatakan bahwa keterlambatan revisi UU Antiterorisme nomor 15 tahun 2003 karena permintaan pemerintah.
“DPR sebenarnya 99 persen sudah siap ketuk palu sebelum reses masa sidang yang lalu. Namun pihak pemerintah minta tunda karena belum adanya kesepakatan soal defenisi terorisme,” jelasnya (kompas.com/14/05/2018).
Referensi pihak ketiga
Defenisi terorisme ini menjadi penting sebab akan mempengaruhi bagaimana penangan terorisme, oleh TNI-kah atau Polri.
Salah seorang staf ahli Komisi VII DPR-RI bidang agama dan sosial, Harja Saputra juga membenarkan bahwa penundaan itu sebenarnya bukan di DPR melainkan pemerintah. Dalam tulisannya di akun media sosialnya, Harja meminta agar pemerintah harus kompak terkait defenisi terorisme “…. Tak perlu cari kambing hitam. Toh kambing yang hitam tetap hitam. Pemerintah harus kompak terutama antara yang pake baju seragam ‘anu’ dgn yg pake seragam ‘entu’. Disitu bottlenecknya,” tulisnya.
Referensi pihak ketiga
Lha, jika sudah begini pantas saja Ketua Panja RUU Anti Terorisme Muhammad Syafi’e kesal. Ternyata ada yang lempar batu sembunyi tangan.
Sumber :UC News
