WADOH... Tak Bayar Sewa Satelit, Pemerintah Jokowi Didenda Rp 278 Miliar
10Berita, Baru saja Presiden Joko Widodo dengan bangganya mengumumkan pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada aparatur pemerintahan. Juga menandatangani Perpres gaji ratusan juta untuk para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
NAMUN... ternyata diam-diam, pemerintah Jokowi kesangkut masalah dengan pihak Luar Negeri.
Seperti dilansir SPACENEWS pada 8 Juni 2018, pemerintah Indonesia diharuskan membayar uang senilai USD 20 juta (atau senilai Rp 278 Miliar, kurs saat ini) kepada Avanti, perusahaan operator satelit asal Inggris. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Jokowi ini tak melakukan pembayaran pada satelit komunikasi yang dipinjamnya kepada Avanti.
Awalnya, Kementerian Pertahanan Indonesia meminjam satelit Artemis Avanti pada bulan November 2016 untuk mencegah hilangnya hak spektrum L-band di slot orbit 123 derajat timur yang sebelumnya dipegang oleh Garuda-1, satelit Indonesia berusia 15 tahun yang didesorpsi (sudah tidak beroperasi) pada tahun 2015.
Dalam perjanjian tersebut, Indonesia telah setuju untuk membayar Avanti $ 30 juta untuk relokasi dan penggunaan satelit Artemis. Namun dalam kenyataannya Indonesia hanya membayat Avanti sebesar $ 13,2 juta.
Setelah berbulan-bulan tanpa bayaran, Avanti membawa Kementerian Pertahanan Indonesia ke pengadilan arbitrase Agustus lalu. Pada bulan November, tanpa pelanggan yang membayar untuk satelit berusia 16 tahun itu, Avanti mendeterminasikan Artemis.
Pada 6 Juni, pengadilan arbitrase Inggris memutuskan bahwa Kementerian Pertahanan Indonesia berutang Avanti $ 20 juta dan memberi batas Indonesia sampai 31 Juli untuk membayar.
Pada bulan Mei, kementerian pertahanan Indonesia mengatakan pihaknya berhenti melakukan pembayaran sewa ke Artemis karena tidak memiliki uang. Tuhkan?
Di bawah aturan International Telecommunication Union, Indonesia akan kehilangan slot L-band jika dibiarkan kosong selama tiga tahun.
Komunikasi satelit L-band sangat penting bagi Indonesia karena digunakan untuk menghubungkan kapal maritim, membuat slot orbital dan frekuensi yang menyertainya dari kepentingan tinggi untuk sebuah bangsa yang memegang gelar kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau.
Sumber: http://spacenews.com/indonesia-ordered-to-pay-avanti-20-million-for-missed-satellite-lease-payments/
