Blok Rokan Menggiurkan, Kok Jokowi Mau Kasih Asing?
Ilustrasi industri migas
10Berita , JAKARTA - Indonesian Resources Studies (IRESS) tidak hanya mencurigai proses evaluasi pengelolaan Blok Rokan di Provinsi Riau yang akan berakhir kontraknya dengan PT Chevron Pasific Indoensia (CPI) pada Agustus 2021. Namun juga melihat masih besarnya potensi ladang tersebut belasan tahun ke depan.
Dalam Seminar FPKS & IRESS bertajuk “Menuntut Pengelolaan Blok Rokan oleh BUMN” pada Senin (30/7) di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, MPR RI, Senayan, Direktur IRESS Narwan Batubara mengatakan, selama puluah tahun Blok Rokan merupakan wilayah kerja (WK) migas penghasil minyak terbesar di Indonesia.
Tahun 2017 lalu rata-rata produksinya 220.000 barel per hari (bph), dan diperkirakan akan tetap di atas 150.000 bph dalam 10-20 tahun setelah 2021.
Tidak tergantung apakah biaya produksinya lebih mahal karena harus menggunakan teknologi EOR, namun ekstra biaya tersebut akan ditanggung negara, baik jika menggunakan skema lama, cost recovery maupun skema baru, gross split.
"Dengan demikian, WK migas ini masih akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pengelola. Karena itu, tak heran jika Chevron akan berupaya maksimal tetap mengelola WK Rokan. Kok pemerintah (Jokowi-JK) malah memihak asing?" ucap Marwan.
Dia menuturkan, jika suatu WK migas dikelola Pertamina, maka seluruh produksi minyak masuk ke kilang dalam negeri, termasuk porsi bagi hasil (split) bagian kontraktor (contractor entitlement). Hal ini tentu akan mengurangi impor minyak dan juga mengurangi defisit neraca perdagangan nasional.
Namun sebaliknya, jika WK migas tersebut dikelola oleh asing, terutama pada saat harga minyak turun, maka dengan sistem yang ada, kontraktor asing akan membawa minyak bagian mereka ke luar negeri. Hal ini jelas akan meningkatkan impor minyak mentah dan defisit neraca perdagangan.
Diketahui bahwa saat ini, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) sedang mengevaluasi proposal Chevron untuk kembali mengelola Blok Rokan 20 tahun ke depan sejak 2021. Pada kesempatan sama, Pertamina juga telah menyodorkan proposal untuk mengambil aloh pengelolaannya setelah 2021.(fat/jpnn)
Sumber :jppn.com
