Ketua DPP Gerindra: BUMN di Era Jokowi Seperti Odong-odong
10Berita, Ketua DPP Partai Gerindra Moh Nizar Zahro mengkritisi perlakuan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap berbagai perusahaan BUMN. Dia bahkan mengibaratkan perusahaan pelat merah di era Presiden Ketujuh RI tak ubahnya seperti odong-odong.
"Semenjak kepemimpinan Presiden Jokowi, kinerja BUMN tak ubahnya seperti odong-odong. BUMN dipaksa melayani ambisi Jokowi. Beban yang diangkut melebihi daya mesin yang dimiliki. Terlalu berat. Wajar jika BUMN jalannya tertatih-tatih," kata Nizar dalam siaran pers yang diterima JPNN, Senin (30/7).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR itu bahkan menyebut sejumlah BUMN menuju kebangkrutan. Misalnya, PLN memiliki tugas menyukseskan proyek listrik 35 ribu megawatt. Meskipun proyek meleset jauh dari target, namun tetap saja membebani PLN.
Pada kuartal I tahun 2018, katanya, PLN mengalami kerugian sebesar Rp 6,49 triliun. Ada kenaikan beban usaha sebesar Rp 10 triliun menjadi Rp 70,35 triliun dari sebelumnya Rp 60,63 triliun. Kondisi Pertamina tak ubahnya dengan PLN, karena diperintah untuk memberlakukan BBM 1 harga di seluruh Indonesia. Padahal ada jarak ada harga.
"Tapi pemerintah tidak mau tahu dan tidak peduli atas kesulitan dana yang dialami oleh Pertamina. Akibat penugasan tersebut, per 30 Juni 2017 kerugian Pertamina sudah mencapai Rp 12 triliun, termasuk kerugian atas penjualan premium," ungkap Nizar.
Ketua umum organisasi sayap Partai Gerindra, SATRIA (Satuan Relawan Indonesia Raya) ini juga menyoroti kondisi Garuda Indonesia. Maskapai penerbangan pelat merah itu dipaksa memesan 90 unit pesawat dengan nilai mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 266 triliun (kurs waktu itu Rp 13.300 per dollar AS).
"Angka ini merupakan rekor pembelian pesawat terbesar. Nyatanya, pembelian tersebut membebani keuangan Garuda. Utang Garuda hingga September 2017 melonjak Rp 11,6 triliun. Pada 2017, Garuda juga mengalami kerugian Rp 3,07 triliun," sebutnya.
Kondisi yang tidak jauh berbeda menurutnya juga dialami oleh BUMN perbankan hingga konstruksi yang dipaksa menggenjot pembangunan infrastruktur. Padahal, katanya, proyek-proyek era Jokowi adalah bentuk ambisi yang tidak mengukur diri. Di luar batas kemampuan BUMN. Akhirnya BUMN harus berdarah-darah.
"Kondisi inilah yang membuat geram Pak Prabowo, sehingga menumpahkan kritiknya di forum ijtima ulama. BUMN adalah pertahanan terakhir bagi perekonomian suatu bangsa. Jika sebagai pertahanan terakhir kondisinya sudah berdarah-darah. Itu menandakan ekonomi Indonesia sedang sakit," pungkasnya.
Sumber : jpnn.com
