Moeldoko Sebut Peran Projo Setara dengan TNI dan Polri, Rachland Nashidik Beri Tanggapan
10Berita, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko soal relawan Pro Joko Widodo (Projo).
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter-nya, @RachlanNashidik, yang diunggah Kamis 20 September 2018.
Rachland awalnya mengutip pernyataan Moeldoko yang menyebut peran Projo menyamai peran TNI dan Polri.
Dirinya tidak mempermasalahkan peran Projo dalam upayanya untuk memenangkan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.
Namun menurutnya, pernyataan Moeldoko yang menyamakan peran Projo dengan TNI/Polri bisa disalah artikan dan cenderung menyesatkan.
Berikut cuitan lengkap Rachland Nashidik soal pernyataan Moeldoko:
"1. @GeneralMoeldoko membuat pernyataan yang potensial disalahpahami dan karena itu berbahaya. Ia menyamakan peran Projo, organisasi relawan Jokowi, dengan TNI dan Polri.
2. Projo adalah organisasi politik yang sudah sedari awal bekerja untuk memenangkan Jokowi menjadi Presiden. Bahkan jauh lebih dulu mendukung Jokowi dari PDIP. Dalam demokrasi, peran dan pemihakan Projo itu absah dan perlu. Saya hormati.
3. TNI dan Polri, sebaliknya, patut dihormati apabila konsisten pada profesinya sebagai alat negara yang netral. Artinya teguh menolak godaan memihak dan terlibat dalam politik praktis. Pikiran ini adalah buah reformasi 1998 yang mengantarkan Indonesia pada demokrasi hari ini.
4. @GeneralMoeldoko mungkin dengan pernyataannya bermaksud mengajak Projo menjadi alat pemersatu bangsa. Tapi ajakan yang baik ini sebenarnya bisa disampaikan tanpa perlu membuat persamaan antara Projo dengan TNI-Polri. Selain tidak perlu, pernyataan itu bodoh dan menyesatkan.
5. Bodoh, karena pernyataan itu tak merefleksikan pengetahuan, etika dan norma yang dulu wajib ia penuhi sebagai Panglima TNI, yakni TNI adalah alat negara, netral dan tidak terlibat politik praktis. Padahal saya dengar @GeneralMoeldoko adalah prajurit yang sebenarnya cerdas.
6. Menyesatkan, karena pernyataan Kepala Staf Presiden tersebut berpotensi disalah-artikan oleh prajurit TNI-Polri di bawah sebagai permakluman bahkan persetujuan pemerintah untuk TNI dan Polri memihak pada Presiden inkumben dan aktif berpolitik praktis. Sepertihalnya Projo.
7. Sebaliknya, harus dicegah kesalahpahaman yang bisa diakibatkan pernyataan @GeneralMoeldoko pada organisasi relawan politik manapun, baik yang berada di sebelah Jokowi maupun Prabowo. Bahwa siapapun tak boleh meniru fungsi polisi menegakkan hukum, apalagi melanggarnya," tulis Rachland Nashidik.
Sementara itu diberitakan Kompas.com, bakal calon Presiden Joko Widodo memuji militansi relawannya dari organisasi masyarakat Pro Jokowi (PROJO).
Bahkan, ia menyebutkan kalau relawannya bukanlah sekadar relawan kardus.
"Saya meyakini relawan PROJO itu bukan relawan kardus, betul-betul relawan yang militansinya tinggi, semangat daya juang yang tinggi (untuk) ikut memajukan negara ini," ujar Jokowi di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Minggu 16 September 2018.
Oleh sebab itu, ia percaya para pendukungnya tidak akan memainkan isu-isu sensitif seperti SARA, dalam memenangkan Jokowi beserta pasangan calonnya, KH Ma'ruf Amin, di Pilpres 2019.
Lanjut dia, cara-cara yang akan digunakan adalah melalui adu gagasan. Hal itu dinilainya akan sekaligus memberikan pendidikan politik yang baik kepada publik.
"Dari dulu kita menyampaikan optimisme menyampaikan program, menyampaikan apa yang sudah kita kerjakan," terang Jokowi.
"Saya kira kontestasi ini adu program, adu ide, adu gagasan. Saya kira ini akan mendewasakan dan mematangkan cara-cara berpolitik kepada masyarakat," sambung dia.
Hal itu disampaikan Jokowi setelah memberi arahan secara tertutup dalam rapat kerja nasional (Rakernas) IV Ormas Pro Jokowi (Projo) 2018, di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Minggu 16 September 2018.
Terdapat sekitar 1.000 orang pendukungnya yang menghadiri rakernas.
Acara ini diselenggarakan pada 15 hingga 16 September 2018.
Beberapa tokoh yang juga menjadi pembicara yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, dan Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin Erick Thohir.
Sumber: Tribun
---
Warganet pun berkomentar.
— کين مريم (@kenmiryam) September 20, 2018
Selama rezim ini masih memimpin mungkin bisa saja , tapi setelah rezim ini berganti jangan harap masih bisa seperti itu
— Bapak Direktur 🏵️ 🛡️ (@BDirektur) September 20, 2018
Koq ga beda ama PKI ya?
— Svartpilen (@Yudiyut) September 20, 2018
Sumber : PORTAL ISLAM
