Banyak Kepala Daerah Korupsi, Kemendagri Malah Salahkan Masyarakat
10Berita, Kasus tertangkapnya para kepala daerah oleh KPK semakin marak akhir-akhir ini, terbaru yang melibatkan bupati Cirebon.
Tak pelak, derasnya penangkapan para kepala daerah dari berbagai kota dan provinsi ini membuat sebagian masyarakat menunjuk pemerintah sebagai sosok yang paling patut dipersalahkan.
Namun Kemendagri membantah bahwa pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab dan bersalah atas banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri), Akmal Malik Piliang menekankan, kepala daerah yang banyak ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan sekedar salah pemerintah, politik.rmol.co (27/10/2018).
Akan tetapi, menurut Malik, juga merupakan tanggung jawab masyarakat pemilih yang telah menjadikan mereka sebagai kepala daerah pilihan mereka.
"Yang bertanggung jawab pemerintah, masyarakat pemilih, partai, dan lain sebagainya," katanya dalam diskusi bertajuk "Kepala Daerah Terjerat, Siapa Tanggung Jawab" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10).
Bagi masyarakat pemilih misalkan, mereka harus mencari tahu track record calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan. Sementara bagi pemerintah, yakni membuat sistem yang baik yang tidak memberi celah bagi praktek korupsi.
"Kita berharap ada awareness tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat," pungkas Akmal Malik
Sumber : UC News
