Dugaan Skandal Suap Kapolri Meledak, BW: Apa KPK Berlagak Pilon?
10Berita, Pihak Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi tengah dilanda skandal besar yang melibatkan Kapolri Tito Karnavian. Belakangan beredar sejumlah dokumen yang menyebut ada aliran dana dari Basuki Hariman seorang pengusaha bidang impor senilai miliaran rupiah pada Kapolri. Dokumen itu berasal dari lembaga kolaborasi bernama 'Indonesia Leaks' yang merupakan gabungan sejumlah media dan organisasi sipil.
Semua bermula saat KPK menyidik dugaan suap Basuki pada Hakim MK, Patrialis Akbar. Sebuah barang bukti berupa catatan keuangan aliran suap justru membongkar skandal lebih besar. Diduga ada 68 pejabat yang menerima setoran, termasuk Jenderal Tito yang kala itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.
Celakanya, dokumen itu belakangan diduga dirobek dan ditipe-x oleh dua penyidik KPK yang berasal dari Polri. Aksi itu sempat terekam CCTV dan diketahui Pimpinan KPK. Tak ada sanksi pidana, hanya pengembalian pada instansi asalnya.
"Yang membuat kerongkongan 'tersedak', pimpinan KPK sudah mengetahui kejahatan itu tapi responnya 'gemulai' dan nampak permisif sehingga tak sedikitpun menunjukan 'tone' yang trengginas di mana rakyat bisa berharap kejahatan korupsi dapat 'ditaklukkan' dalam genggamannya tanpa ampun dan tidak pandang bulu," kritik pedas Bambang Widjajanto dalam esainya berjudul Tsunami 'Kebejatan' Penegakan Hukum seperti dilansir Kumparan.com (09/10/2018).
Tak hanya itu, Mantan Wakil Ketua KPK itu juga mempertanyakan keputusan Pimpinan KPK yang mengabaikan dokumen Berita Acara Penyidikan yang menyebut adanya 68 transaksi dalam buku bank merah dan 19 catatan untuk individu terkait institusi Kepolisian. Bambang curiga, ada trauma di antara Pimpinan KPK karena konflik dengan Polri selalu berujung dugaan ‘kriminalisasi’ pimpinan KPK.
"Apakah karena hal ini, pimpinan KPK seolah menjadi 'pikun' dan 'berlagak pilon' karena takut ada 'serangan balik' dan potensial ditersangkakan? Semoga sinyalemen itu tak benar," harap Bambang.
Karena itu, kata Bambang, momen ini adalah kesempatan KPK untuk tobat dan kembali ke jalan yang benar. Jika tak berani bertindak sendiri, libatkan lembaga independen dan tokoh masyarakat serta akademisi untuk membersihkan KPK dan lembaga hukum dari bibit penyalahgunaan wewenang.
"Pimpinan KPK harus bersih-bersih dengan memulai dari dirinya sendiri untuk menegakkan tekad secara tegak lurus, menghancurkan belengu “ketakutan”, serta berikrar secara taklik untuk mewakafkan periode sisa jabatannya hanya berkhidmat untuk rakyat dengan melakukan upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu," tutupnya.
Sumber Referensi:
kumparan.com/bambang-widjojanto/tsunami-kebejatan-penegakan-hukum-
kbr.id/nasional/10-2018/skandal_perusakan_buku_merah/97396.html
www.viva.co.id/berita/nasional/1082452-kpk-cuma-pasrah-buku-merah-aliran-uang-ke-kapolri-rusak-dan-hilang
