Ini "Kekuatan Besar" yang Bikin Perobekan Bendera Demokrat Sulit Diusut!
Terkesan ada sesuatu yang ditutup-tutupi dalam kasus perobekan baliho dan perobekan dengan pernyataan Menkopolhukam Wiranto. Begitu keyakinan Partai Demokrat. Walhasil, Wiranto dan Polda Riau seperti mengecilkan ketidakadilan dalam berdemokrasi. Ketidakterusterangan Polda Riau dan Wiranto, menurut Demokrat, karena ada instansi yang tak dapat dijangkau Presiden Jokowi sekalipun.
Hal itulah yang dinyatakan Kepala Divisi Advokasi Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Sebagaimana diberitakan cnnindonesia.com (19/12), Ferdinand mengatakan otak di balik kelompok perusak bendera dan spanduk, adalah institusi “siluman”. Kelompok ini juga ikut memesan satu lantai di hotel tempat Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menginap di Pekanbaru, Riau.
Ferdinand mengatakan hal itu berdasarkan informasi yang bersifat A1, alias info terpercaya yang bisa dipertanggungjawabkan. Kelompok yang dimaksud Ferdinand adalah mereka yang telah melakukan perusakan terhadap baliho dan atribut Demokrat pada 15 Desember lalu.
Menurut Ferdinand, mereka menginap di lantai 7 sementara rombongan SBY memblok Pak SBY yang menginap di lantai 8. Demokrat pun tak menghiraukan mereka agar tidak terjadi konflik yang lebih besar. Menurut Ferdinand, institusi “siluman” inilah yang menjadi otak pengrusakan spanduk, baliho, dan bendera Partai Demokrat dirusak saat SBY mengunjungi Pekanbaru, Riau. Pihak Demokrat pun melaporkan kejadian ini kepada aparat kepolisian.
Ferdinand memastikan 'institusi siluman' yang menjadi dalang perusakan baliho dan atribut Partai Demokrat adalah oknum dalam lembaga yang terafiliasi dengan kekuasaan. Oknum ini, kata Ferdinand, memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Bahkan, dia menduga Presiden Joko Widodo tidak berani dengan para oknum di lembaga ini.
Menurut Ferdinand mereka memiliki kekuasaan yang disalahgunakan. Ia mengingatkan jangan sampai lembaga ini mencitrakan diri ada negara dalam negara, karena kekuasaannya sangat luar biasa. Ferdinand mengatakan partainya sudah mengetahui siapa 'institusi setan atau siluman' tersebut.
Partai Demokrat memberi tenggat waktu selama 14 hari kepada kepolisian untuk membongkar dan menyelesaikan kasus ini. Namun jika dalam waktu yang telah ditetapkan tidak juga diselesaikan oleh polisi, maka pihaknya akan segera mengambil langkah politik.
Seharusnya, parpol tak perlu mengancam pemerintah seperti ini bukan? Tentu, pemerintah dan aparat keamanan juga harus jujur, agar semua parpol memperoleh keadilan dalam berdemokrasi menjelang Pilpres 2019.
Sumber :
