PKS Tanya Apa Langkah yang Dilakukan Pemerintah Indonesia untuk Membela Nasib Muslim Uighur
10Berita- Anggota Komisi III DPR dari PKS Almuzammil Yusuf secara lantang menanyakan apa saja langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban dunia terkait penahanan massal Umat Islam etnis Uighur yang dilakukan Pemerintah Komunis China.
Hal ini disampaikan Muzammil saat interupsi dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Masa Sidang 2018/2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/12/2018).
Muzammil mengaku bersimpati terhadap persekusi Pemerintah China terhadap masyarakat muslim etnis Uighur.
“Melalui forum tertinggi DPR ini yaitu Rapat Paripurna, kami meminta Kemenlu untuk memberikan klarifikasi, apa langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia untuk meminta penjelasan kepada pemerintah China atau Dubes China di Indonesia terhadap hal yang terjadi di Uighur,” tutur legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Menurut kabar dari media, lanjut Muzammil, telah terjadi penahanan satu juta umat Islam di kamp konsentrasi di Xinjiang, China. Mereka ditahan tanpa proses hukum dan pandangan hukum yang jelas. Kemudian juga diminta untuk harus merubah nama islamnya. Menurut Almuzammil hal ini jelas mencederai kerukunan umat beragama di dunia.
Legislator Dapil Lampung I tersebut memohon kepada pimpinan DPR RI untuk meneruskan kepada Kemenlu agar memberikan keterangan secara tertulis kepada DPR RI tentunya. Ia mengaku sengaja menyampaikan hal ini di depan sidang paripurna agar seluruh pihak dapat mengetahui dan mendukung untuk tindak lanjut.
Sebelumnya, PBB menyatakan khawatir atas penahanan massal kelompok Muslim Uighur di China dan menuntut pembebasan mereka. Pemerintah China menyatakan mereka ditahan dengan alasan mengatasi terorisme.
Sementara Pemerintah China menyangkal sejumlah tuduhan tersebut dan mengatakan beberapa ekstremis ditahan untuk dididik kembali. China memandang milisi dan separatis Islamis bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan di daerah tersebut.[islamedia].
Hal ini disampaikan Muzammil saat interupsi dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Masa Sidang 2018/2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/12/2018).
Muzammil mengaku bersimpati terhadap persekusi Pemerintah China terhadap masyarakat muslim etnis Uighur.
“Melalui forum tertinggi DPR ini yaitu Rapat Paripurna, kami meminta Kemenlu untuk memberikan klarifikasi, apa langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia untuk meminta penjelasan kepada pemerintah China atau Dubes China di Indonesia terhadap hal yang terjadi di Uighur,” tutur legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Menurut kabar dari media, lanjut Muzammil, telah terjadi penahanan satu juta umat Islam di kamp konsentrasi di Xinjiang, China. Mereka ditahan tanpa proses hukum dan pandangan hukum yang jelas. Kemudian juga diminta untuk harus merubah nama islamnya. Menurut Almuzammil hal ini jelas mencederai kerukunan umat beragama di dunia.
Legislator Dapil Lampung I tersebut memohon kepada pimpinan DPR RI untuk meneruskan kepada Kemenlu agar memberikan keterangan secara tertulis kepada DPR RI tentunya. Ia mengaku sengaja menyampaikan hal ini di depan sidang paripurna agar seluruh pihak dapat mengetahui dan mendukung untuk tindak lanjut.
Sebelumnya, PBB menyatakan khawatir atas penahanan massal kelompok Muslim Uighur di China dan menuntut pembebasan mereka. Pemerintah China menyatakan mereka ditahan dengan alasan mengatasi terorisme.
Sementara Pemerintah China menyangkal sejumlah tuduhan tersebut dan mengatakan beberapa ekstremis ditahan untuk dididik kembali. China memandang milisi dan separatis Islamis bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan di daerah tersebut.[islamedia].
