Bank Dunia Sebut Proyek Infrastruktur RI Berkualitas Rendah
Pemerintah menjanjikan adanya penguatan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) menyusul laporan Bank Dunia yang menyebut rendahnya kualitas proyek infrastruktur Indonesia.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro . - ANTARA/Nyoman Budhiana
10Berita , JAKARTA — Pemerintah menjanjikan adanya penguatan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) menyusul laporan Bank Dunia yang menyebut rendahnya kualitas proyek infrastruktur Indonesia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa konsep skema KPBU sudah banyak dikenal, tetapi implementasinya masih belum matang.
"Karena KPBU-nya masih awal, KPBU itu sudah ada idenya tapi tidak pernah jalan. Jadi awal pemerintahannya ini kita mulai, kita baru jalankan KPBU, tapu kan proyek-proyek sudah mendesak untuk dibangun jadi sebagian digunakan skema penugasan," ujarnya di Istana Negara, Senin (7/1/2019).
Dia menegaskan, skema penugasan kepada BUMN pun tidak semuanya merupakan beban pemerintah, misalkan melalui penyertaan modal.
Tak hanya itu, penugasan tersebut juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMN yang bersangkutan, terutama untuk proyek-proyek berskala besar misalnya bandara, jalan tol, dan pelabuhan.
"Yang kita dapat dari laporan World Bank adalah kita perlu terus memperkuat skema KPBU dan memberikan keyakinan kepada potensial investor kalau berinvestasi di infrastruktur Indonesia ini sudah ada skemanya dan memberikan kepastian," jelasnya.
Ke depan, Bambang mengemukakan BUMN akan ikut bersaing dengan perusahaan swasta lainnya jika ingin menggarap proyek pemerintahan yang dinilai menarik.
Sebelumnya, Bank Dunia merilis sebuah laporan yang berjudul “Indonesia Infrastructure Financing Sector Assessment Program” (InfraSAP). Laporan ini meninjau kemajuan substansial yang telah dicapai oleh Indonesia dalam membangun infrastrukturnya pada beberapa tahun terakhir.
InfraSAP merupakan analisis yang kompreshensif terkait berbagai kendala yang dapat mengurangi pendanaan infrastruktur komersial dan swasta. Laporan ini termasuk satu set kemungkinan reformasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan dan dilakukan oleh negara ini dalam jangka pendek dan menengah.
Laporan ini juga menyadari bahwa dalam menutup kesenjangan infrastruktur yang telah terakumulasi dalam beberapa puluh tahun terakhir akan memerlukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan dalam beberapa periode.
Bank Dunia juga menyebut laporan ini juga mengakui kemajuan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan komitmen yang kuat untuk menutup kesenjangan tersebut.
Sumber : Bisnis.com
