OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Selasa, 29 Januari 2019

Ketika Kalla Meninggalkan Joko

Ketika Kalla Meninggalkan Joko
  

Oleh: Zeng Wei Jian
Hari ini, Senin 28 Januari 2019, Wapres Jusuf Kalla memantau titik macet Jakarta. Naik helikopter, dia duduk bersama Gubernur Anies, Sri Mulyani dan Budi Karya.

Ini bahasa politik. Maret 2014, Gubernur Joko Widodo menyatakan masalah banjir dan macet mudah diatasi bila jadi presiden.

Sebuah pernyataan double bladed naginata sword. Nyerang Presiden SBY sekaligus menginjeksi halusinasi rakyat.

Nyatanya, 5 tahun Joko Widodo berkuasa sebagai Presiden, dua masalah itu tetap parah. Banjir berkurang setelah Anies Baswedan jadi gubernur. Karena itu, Wapres Jusuf Kalla bermanuver naik helikopter mengingatkan rakyat soal janji kosong 5 tahun lalu.

Keliatan Wapres Jusuf Kalla sudah gerah. Belum lama dia marah-marah biaya pembangunan LRT 1 kilonya 500 milyar.

Jika dibreak-down, biaya itu menjadi 500 juta 1 meter, 5 juta 1 centimeter dan 1 milimeter berbudget 500 ribu rupiah.

Wapres Jusuf Kalla juga mengkritik pola pembangunan infrastruktur tidak tepat sasaran. Palembang sedikit penduduk, tapi dibangun LRT. Alhasil, cuma jadi tourist attractions.

Jauh sebelum itu, orang-orang Jusuf Kalla disingkirkan dari kabinet. Anies Baswedan dan Sudirman Said contohnya. Kebijakan import Joko Widodo merugikan Bosowa Corp dan banyak perusahaan domestik. Ekonomi dan daya beli lemah.

Sebagai Ketua Umum DMI, Wapres Jusuf Kalla menginstruksikan semua pengurus Dewan Masjid untuk membakar tabloid "Indonesia Barokah" yang bermuatan menyerang Paslon Prabowo-Sandi dengan issue black campaign dan fitnah.

Sekali pun, tabloid ini menguntungkan Kubu Paslon Ko-Ruf No 1, namun kontennya bersifat merusak demokrasi. Di medsos, Ipang Wahid marak disebut-sebut sebagai otak di balik beredarnya tabloid ini.

Satu tugas unfinished Wapres Jusuf Kalla sebagai seorang negarawan. Dia mesti tekan Joko Widodo supaya cuti atau mundur dari jabatan presiden. Sehingga kampanye pilpres bisa lebih fair.

Selama Joko Widodo berperan sebagai presiden dan capres sekaligus, niscaya KPU akan terus berulah aneh-aneh.
Sumber : Konfrontasi 

Related Posts:

  • Tolak Pindah Ibukota Tolak Pindah Ibukota 10Berita -  PEMERINTAH yang "nekad" jalan sendiri untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan masih gonjang ganjing dan tidak meyakinkan rakyat. Presiden Jokowi seperti mengentengka… Read More
  • Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu  Oleh Asyari Usman10Berita - Sekarang ini tidak ada lagi yang berbicara soal 600-an petuas KPPS pemilu 2019 yang meninggal dunia. Keluarga yang mening… Read More
  • Tak Diduga, Tanggapan Tere Liye Soal Pemindahan Ibu Kota Sangat Menghenyak Tak Diduga, Tanggapan Tere Liye Soal Pemindahan Ibu Kota Sangat Menghenyak 10Berita Tere Liye (lahir di Lahat, Sumatera Selatan, 21 Mei 1979), dikenal sebagai penulis produktif.Tere Liye meyelesaikan pendidikan sekola… Read More
  • Taktik Tempe Taktik Tempe OLEH: DAHLAN ISKAN10Berita - "Sorry. Itulah cara saya bernegosiasi".SIAPA  lagi yang mengucapkan itu kecuali Presiden Donald Trump. Senin lalu. Di akhir pertemuan negara-negara G-7. Di pantai selata… Read More
  • TOLAK KENAIKAN IURAN BPJS !!! TOLAK KENAIKAN IURAN BPJS !!! TOLAK KENAIKAN IURAN BPJS !!!10Berita - Pemerintah berencana menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kebijakan ini pun menuai sorotan dari berbagai pihak.&… Read More