Aturan THR Dipercepat Sebelum Pilpres, BPN: Namanya Usaha Ingin Menang
"Pemerintah saya rasa ingin mengambil hati sebelum pemilu. Makanya ini diumumkan dan PP (peraturan pemerintah) dikebut sebelum pemilu. Ini ya, strategi pemenangan. Namanya juga orang usaha karena sudah panik ingin menang," kata juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, kepada wartawan, Jumat (22/2/2019).
Menurut Andre, upaya ini sengaja dilakukan Jokowi karena melihat mayoritas PNS mendukung Prabowo-Sandi. Padahal, lanjut dia, pengumuman soal THR itu bisa saja dilakukan seusai pilpres.
"Padahal Lebaran kan bulan Juni. Jadi, sebenarnya Mei itu saat yang tepat untuk THR atau gaji ke-13 turun. Seharusnya bisa saja akhir April atau awal Mei setelah pemilu. Tapi pemerintah berupaya memanfaatkan berbagai macam momentum untuk mendulang suara," sebutnya.
"Ini kan PNS mayoritas masih mendukung Pak Prabowo. Mungkin berharap terobosan ini bisa meningkatkan dukungan ke Pak Jokowi," imbuh Andre.
Pemerintah, dalam surat keterangan tersebut, berupaya agar PP itu bisa ditetapkan sebelum pilpres, yang berlangsung pada 17 April 2019. THR bagi ASN pun akan cair seusai pilpres, yakni pada Mei--satu bulan sebelum Idul Fitri, yang jatuh pada Juni 2019.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin meminta kubu Prabowo tak selalu mengaitkan segala sesuatu dengan politik. Timses pasangan nomor urut 01 itu menegaskan komitmen Jokowi bagi kesejahteraan masyarakat.
"Pembayaran THR sesuatu yang sudah terjadwal tiap tahun, ada atau tidak ada pilpres. Jika dibayar lebih cepat tentu saja lebih baik, ASN dan PNS dapat mempersiapkan hari raya lebih awal," kata Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima, kepada wartawan, Jumat (22/2).
"Harusnya ini disambut gembira karena pemerintah mampu untuk memberikan THR dan gaji ke-13 untuk ASN. Ini membuktikan pemerintahan Pak Jokowi mampu menjaga keuangan negara dengan baik, realistis dan kredibel," sambung politikus PDIP itu.
sumber: detik
