Bagasi Berbayar, Menteri Jokowi Hanya Bisa Diam
10Berita, Pemerintah dinilai diam dan tidak tegas dalam memutuskan kebijakan terkait ini. "Saya bilang pemerintah telat memadamkan api, pemerintah diam dan tidak tegas," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira dalam sebuah diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (9/2/2019).
Ketidaktegasan Pemerintah, lanjut Bhima ketika ada maskapai yang sudah menerapkan bagasi berbayar dan yang belum. "Ini kan tandanya Pemerintah tidak tegas, ada maskapai yang sudah menerapkan ada yang menunda, pemerintah kan regulator," katanya.
Maka dari itu, dirinya meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tegas terkait penundaan tarif bagasi bagi seluruh maskapai penerbangan komersial di Indonesia.
Hal ini menunggu hingga selesainya kajian ulang terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kelangsungan industri penerbangan nasional.
Sebelumnya, Komisi V DPR RI meminta pemerintah menunda pemberlakuan bagasi berbayar yang saat ini sudah berjalan di maskapai Lion Air dan Wings Air serta akan diterapkan di maskapai Citilink Indonesia.
Komisi V DPR mendesak Kemenhub, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menunda pemberlakuan bagasi berbayar hingga selesainya kajian ulang terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kelangsungan industri penerbangan nasional. [ipe]
Sumber : inilah.com
10Berita, Pemerintah dinilai diam dan tidak tegas dalam memutuskan kebijakan terkait ini. "Saya bilang pemerintah telat memadamkan api, pemerintah diam dan tidak tegas," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira dalam sebuah diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (9/2/2019).
Ketidaktegasan Pemerintah, lanjut Bhima ketika ada maskapai yang sudah menerapkan bagasi berbayar dan yang belum. "Ini kan tandanya Pemerintah tidak tegas, ada maskapai yang sudah menerapkan ada yang menunda, pemerintah kan regulator," katanya.
Maka dari itu, dirinya meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tegas terkait penundaan tarif bagasi bagi seluruh maskapai penerbangan komersial di Indonesia.
Hal ini menunggu hingga selesainya kajian ulang terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kelangsungan industri penerbangan nasional.
Sebelumnya, Komisi V DPR RI meminta pemerintah menunda pemberlakuan bagasi berbayar yang saat ini sudah berjalan di maskapai Lion Air dan Wings Air serta akan diterapkan di maskapai Citilink Indonesia.
Komisi V DPR mendesak Kemenhub, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menunda pemberlakuan bagasi berbayar hingga selesainya kajian ulang terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kelangsungan industri penerbangan nasional. [ipe]
Sumber : inilah.com
