Ombudsman RI: Presiden RI Jokowi Juara Impor untuk 4 Komoditas Pangan Ini
10Berita Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk 'Jokowi Raja Impor?' Jakarta, Selasa (29/1/2019). (FOTO: Hasbullah/TIMES Indonesia)
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih membandingkan data impor empat komoditas pangan antara pemerintahan Presiden RI Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keempat komoditas itu, beras, jagung, garam dan gula.
Menurutnya, data impor beras selama pemerintahan Jokowi sejak 2015, sebesar 4,7 juta ton. Data tersebut lebih rendah dibandingkan jumlah impor komoditas yang sama di era perintahan SBY, yang mencapai 6,5 juta ton.
"Apakah impor ini kemudian menjadi persoalan?, Sangat tergantung pilihan kebijakan masing-masing. 6,5 juta ton itu dalam lima tahun. Sementara 4,7juta dalam empat tahun. Saya tidak tahu dalam tahun depan akan bertambah lagi. Kalau bertambah, bisa remis, sama, bisa lebih banyak," ujar dia, Jakarta, Selasa (29/1/2019).
Sementara untuk komoditas gula, pemerintahan SBY mencapai 12,7 juta ton. Pada empat tahun periode kepemimpinan Jokowi mengalami kenaikan sebesar 4,5 juta ton dari total impor mencapai 17,2 juta ton. "Jadi selisih lebih banyak pada pemerintahan Pak Jokowi sebayak kira-kira 4,5 juta ton," ucap Alamsyah.
Begitu juga, data impor komoditas jagung selama empat tahun pemerintahan Jokowi masih terus mengalami lonjatan tinggi dibanding era kepemimpinan SBY. Demikian karena pemerintah melakukan substitusi impor jagung dengan gandum pada tahun 2015 lalu. "Jadi menurut saya pada dasarnya sama-sama impor," tuturnya.
Adapun untuk komoditas garam, data impor pemerintahan Jokowi tidak jauh beda dengan kebijakan imopr pada komoditas lain. Artinya, jika dibandingakan dengan pemerintahan SBY masih jauh leboh tinggi.
"Pada pemerintahan Pak Presiden RI Jokowi (impor garam) masih jauh lebih tinggi dibandingkan pemerintahan Pak SBY. Jadi kalau boleh kita bilang untuk empat komoditi tadi, skornya 3-1. Kalau pertanyaan siapa lebih banyak impor?," tandas Alamsyah, Komisioner Ombudsman RI. (*)
Sumber : Timesindonesia.id
10Berita Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk 'Jokowi Raja Impor?' Jakarta, Selasa (29/1/2019). (FOTO: Hasbullah/TIMES Indonesia)
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih membandingkan data impor empat komoditas pangan antara pemerintahan Presiden RI Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keempat komoditas itu, beras, jagung, garam dan gula.
Menurutnya, data impor beras selama pemerintahan Jokowi sejak 2015, sebesar 4,7 juta ton. Data tersebut lebih rendah dibandingkan jumlah impor komoditas yang sama di era perintahan SBY, yang mencapai 6,5 juta ton.
"Apakah impor ini kemudian menjadi persoalan?, Sangat tergantung pilihan kebijakan masing-masing. 6,5 juta ton itu dalam lima tahun. Sementara 4,7juta dalam empat tahun. Saya tidak tahu dalam tahun depan akan bertambah lagi. Kalau bertambah, bisa remis, sama, bisa lebih banyak," ujar dia, Jakarta, Selasa (29/1/2019).
Sementara untuk komoditas gula, pemerintahan SBY mencapai 12,7 juta ton. Pada empat tahun periode kepemimpinan Jokowi mengalami kenaikan sebesar 4,5 juta ton dari total impor mencapai 17,2 juta ton. "Jadi selisih lebih banyak pada pemerintahan Pak Jokowi sebayak kira-kira 4,5 juta ton," ucap Alamsyah.
Begitu juga, data impor komoditas jagung selama empat tahun pemerintahan Jokowi masih terus mengalami lonjatan tinggi dibanding era kepemimpinan SBY. Demikian karena pemerintah melakukan substitusi impor jagung dengan gandum pada tahun 2015 lalu. "Jadi menurut saya pada dasarnya sama-sama impor," tuturnya.
Adapun untuk komoditas garam, data impor pemerintahan Jokowi tidak jauh beda dengan kebijakan imopr pada komoditas lain. Artinya, jika dibandingakan dengan pemerintahan SBY masih jauh leboh tinggi.
"Pada pemerintahan Pak Presiden RI Jokowi (impor garam) masih jauh lebih tinggi dibandingkan pemerintahan Pak SBY. Jadi kalau boleh kita bilang untuk empat komoditi tadi, skornya 3-1. Kalau pertanyaan siapa lebih banyak impor?," tandas Alamsyah, Komisioner Ombudsman RI. (*)
Sumber : Timesindonesia.id
