Minta Direktur RS Tak Bicara Soal Utang BPJS ke Media, Jokowi Banjir Kecaman Warganet
10Berita - Jokowi mengaku pernah mengelabui protokoler Istana supaya bisa benar-benar 'blusukan', mengecek pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan, ke rumah-rumah sakit.
Menurut Jokowi, hal itu terjadi beberapa kali, antara lain saat ia kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, juga Nabire, Papua.
"Sewaktu ke Bandung, saya enggak ngomong sama protokol, saya masuk Rumah Sakit Hasan Sadikin, saya mau cek layanan kesehatan," ujar Jokowi, berbicara dalam pembukaan Kongres Persi (Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia) di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu, 17 Oktober 2018.
Jokowi menyampaikan, blusukan itu sengaja dilakukan tanpa terencana, serta tidak mengajak juga pejabat di bidang kesehatan seperti Menteri Kesehatan dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Mantan Gubernur DKI ini tidak mau sekadar diberi pemaparan data yang kerap tidak mencerminkan kondisi nyata. Karena itu, dia mau melihat langsung.
"Saya pengen suara yang orisinil dari bawah, sehingga solusi itu bisa segera dirumuskan," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, hal yang ia cek utamanya pelayanan kepada para pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta pemenuhan klaim BPJS Kesehatan yang diajukan rumah sakit. Jokowi mengaku keluhan rumah sakit yang ia datangi hingga saat ini masih seragam.
Manajemen rumah sakit merasa terbebani karena biaya operasional yang sangat membengkak, sementara BPJS Kesehatan juga kesulitan membayar klaim mereka.
"Suaranya itu seperti ini, 'Pak ini utang kita sudah puluhan miliar belum dibayar'. Ngerti saya, jadi Pak Dirut rumah sakit enggak usah bicara banyak juga di media. Saya sudah ngerti. Sebelum bapak ibu sekalian menyampaikan, saya sudah ngerti," ujar Jokowi.
Sumber: Viva
Jokowi minta rumah sakit tak bicara ke Media soal BPJS?— Rindu kejujuran (@Yangtergadai) 6 Maret 2019
terus bicara kesiapa mas joko demi? Sampean kalau habis janji terus lupa kan? #TNTbersama_Prabowo_Sandi#KartuDustaJokowi
Lho khan ada UU Keterbukaan Informasi— Relawan BARET for PADI Jkt (@KasanMulyono) 6 Maret 2019
Rakyat berhak tahu
Muak deh ama pemimoin yg suka main larang2#02UntukIndonesiaAdilMakmur
