TKN: Tidak Ada Paksaan Kepala Desa Dukung Jokowi, Warganet: Tidak Ada Paksaan Tapi Ada Ancaman
10Berita,Mantan Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief kembali membuat celotehan yang meramaikan jagat media sosial. Kali ini, Andi mengatakan, Capres RI 01, Joko Widodo akan memaksa seluruh kepala desa mendukungnya dan memenangkannya dalam Pilpres 2019.
Dalam cuitannya Senin sore, 18 Maret 2019, Andi mengatakan, akan ada apel pemerintahan desa se-Indonesia. Apel tersebut, akan dihadiri oleh Jokowi dan dalam pelaksanaannya menggunakan APBN. Tak cuma itu, dia juga menunjukkan cuitan tersebut ke Mahfud MD untuk ditanggapi.
"Tanggal 30 Maret akan ada apel pemerintahan desa se-Indonesia. Sekitar 100 ribu target yang hadir, setelah apel kebangsaan menghamburkan uang negara APBD Jabar, maka 30 Maret proyek APBN Mendagri Tjahjo Kumolo. Bagaimana pendapat Prof @mohmahfudmd ?" kata Andi dalam cuitannya.
Dalam cuitan lanjutannya, Andi Arief mengatakan bahwa tanggal 30 Maret nanti, seluruh kepala desa diwajibkan hadir.Tanggal 30 Maret akan ada apel pemerintahan desa se- Indonesia. Sekitar 100 ribu target yang hadir, setelah apel kebangsaan menghamburkan uang negara APBD jabar, maka 30 Maret projek APBN Mendagri Tjahyo Kumolo. BAGAIMANA pendapat Prof @mohmahfudmd ?— andi arief (@AndiArief__) March 18, 2019
"Seluruh kepala desa diwajibkan datang pada tanggal 30 Maret di Gelora Bung Karno, untuk dipaksa memberikan gelar bapak pembangunan Desa untuk Pak Jokowi. Setiap Kepala Desa ambil uang dana desa Rp3 juta. Acara sendiri ditanggung APBN via mendagri. Ck ck ck," kata Andi.
Apa yang diucapkan Andi, dibantah secara tegas oleh Jubir TKN, Ace Hasan Syadzily. Menurut Ace, Jokowi tidak pernah memaksa siapapun untuk mendukungnya.
"Tidak ada kata paksa memaksa. Ini negara demokrasi. Kepala desa itu juga jelas, tidak boleh terlibat dalam hal dukung mendukung dan kampanye," kata Ace ketika dikonfirmasi, Selasa 19 Maret 2019
Menurut Ace, apel 30 Maret nanti, Jokowi bertindak sebagai Presiden. Tidak ada salahnya, seorang Presiden menemui kepala desa yang merupakan unit pemerintahan.
"Kalau Pak Jokowi sebagai Presiden bertemu dengan para kepala desa, masa tidak boleh? Masa Presiden mau ketemu kepala desa, yang merupakan unit pemerintahan yang berhadapan langsung dengan rakyat untuk memastikan program pembangunan desa tidak dibolehkan? Yang benar saja," ujarnya.
Jokowi, kata Ace, selalu berusaha untuk dekat dengan rakyat. Karena, dirinya adalah pemimpin yang harus memahami kondisi rakyatnya.
Sumber: VIVA
----------
Warganet pun mengomentari hal ini.
"Tidak memaksa hanya membuat rasa itu ada," cuit @ivan_trinadi.
"Tak ada paksaan tp sambil nginjak kaki...," cuit @Myrazra2.
"Tidak paksaan tapi ada ancaman #KPUTidakNetral," cuit @luckman_djaya.
Sumber:Edaran dari Mendagri jadi bukti bejatnya pemerintah .. pic.twitter.com/W4qVq2Vgac— Djamaludin Malik (@MalikDjamaludin) March 19, 2019
