Pemerintah Dituntut Jelaskan Keterlibatan Indonesia di Proyek Jalur Sutra Abad 21
(GATRA/Adi Wijaya/ar)
10Berira, Jakarta - Pemerintah harus menjelaskan keterlibatan Indonesia dalam proyek Jalur Sutra Abad 21 yang digagas oleh Tiongkok. Keterlibatan tersebut akan berdampak pada aspek ideologis, pertahanan, keamanan dan politik luar negeri.
Diketahui, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan akan menawarkan 28 proyek di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Belt and Road Initiative II yang digelar di Beijing, bulan ini. Nilai proyek yang ditawarkan US$91,1 miliar atau Rp1.290 triliun.
“Publik perlu tahu informasi yang transparan terkait dampaknya terutama dari aspek hubungan internasional, pertahanan-keamanan, dan ideologi. Ini akan berdampak pada pemerintahan terpilih dari pemilu 2019,” kata pakar kebijakan publik yang juga CEO Makna Informasi M Rahmat Yananda di Jakarta, Rabu (3/4).
Nilai 28 proyek tersebut dinilai sangat fantastis, melampaui nilai uang yang masuk ke dalam kas negara melalui tax amnesty. Rahman juga menyayangkan capres petahana Joko Widodo tidak membahas itu dalam debat ke-4 pilpres 2019, pekan lalu.
“Sekalipun skema proyek tersebut bersifat Business to Business (B to B), publik perlu mendapatkan informasi yang transparan,” pungkas Rahmat.
Rencana Jalur Sutra Abad 21 dipromosikan Presiden Xi Jinping ketika berkunjung ke Kazakhstan dan Indonesia tahun 2013. Jalur Sutra Abad 21 di darat dan laut melewati 66 negara dan menelan biaya yang sangat besar.
Abdul Rozak
Sumber:
(GATRA/Adi Wijaya/ar)
10Berira, Jakarta - Pemerintah harus menjelaskan keterlibatan Indonesia dalam proyek Jalur Sutra Abad 21 yang digagas oleh Tiongkok. Keterlibatan tersebut akan berdampak pada aspek ideologis, pertahanan, keamanan dan politik luar negeri.
Diketahui, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan akan menawarkan 28 proyek di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Belt and Road Initiative II yang digelar di Beijing, bulan ini. Nilai proyek yang ditawarkan US$91,1 miliar atau Rp1.290 triliun.
“Publik perlu tahu informasi yang transparan terkait dampaknya terutama dari aspek hubungan internasional, pertahanan-keamanan, dan ideologi. Ini akan berdampak pada pemerintahan terpilih dari pemilu 2019,” kata pakar kebijakan publik yang juga CEO Makna Informasi M Rahmat Yananda di Jakarta, Rabu (3/4).
Nilai 28 proyek tersebut dinilai sangat fantastis, melampaui nilai uang yang masuk ke dalam kas negara melalui tax amnesty. Rahman juga menyayangkan capres petahana Joko Widodo tidak membahas itu dalam debat ke-4 pilpres 2019, pekan lalu.
“Sekalipun skema proyek tersebut bersifat Business to Business (B to B), publik perlu mendapatkan informasi yang transparan,” pungkas Rahmat.
Rencana Jalur Sutra Abad 21 dipromosikan Presiden Xi Jinping ketika berkunjung ke Kazakhstan dan Indonesia tahun 2013. Jalur Sutra Abad 21 di darat dan laut melewati 66 negara dan menelan biaya yang sangat besar.
Abdul Rozak
Sumber:
