10Berita, Surabaya  – Ketua Harian Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandiaga wilayah Jatim, Anwar Sadad meragukan hasil bahtsul masail PWNU Jatim yang mengharamkan aksi people power berdasarkan prosedur istidalal yang lazim dalam fikih.
“Karena analisisnya dangkal. Hanya menangkap peristiwa di ujungnya,” kata Sadad yang juga sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim, Selasa (21/5/2019).
“Saya ragu bahwa putusan itu tidak melewati proses pembacaan persoalan yang komprehensif, istiqra’, juga tidak ber-istinbath pada sumber primer ajaran agama,” sambungnya.
Harusnya, tegas Sadad, PWNU mendalami akar persoalan. “Nah, akarnya apa? Tak sulit kan menemukan!” ucap politikus yang juga ketua Dewan Pakar IASS (Ikatan Alumni Santri Sidogiri) tersebut.
Sadad bahkan menyebut, konyol jika PWNU tutup mata atau pura-pura tutup mata, terhadap berbagai modus kebohongan dalam Pemilu 2019 yang menyebabkannya kehilangan asas paling esensial, yaitu kejujuran dan keadilan.
“People power hanya sebuah cara untuk menuntut hak yang terampas. Nah ini yang konyol, PWNU malah fokus pada ‘cara’, tidak pada esensi yang menjadi ‘sebab’ munculnya gelombang protes itu,” ujarnya.
Gelombang protes yang dimaksud Sadad, yakni untuk mendapatkan hak yang terenggut, hak untuk mendapatkan kejujuran dan keadilan.
“Negara sehebat Indonesia, masa sih akan dijalankan oleh pemerintahan yang dihasilkan dari kebohongan,” katanya.
Karena itu, penasihat Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PCNU Kota Surabaya tersebut minta PWNU Jatim agar lebih bijak dalam membuat keputusan, termasuk lewat bahtsul masail.
“Bijaklah dalam berdalil. PWNU ini milik umat, bukan milik sekelompok orang saja. Urusan agama jangan dianggap enteng, luaskan cakrawala pemikiran,” pintanya.(ifw/ted)
Sumber: