Anggaran Rp 14 Miliar Mudik Gratis Pemprov DKI Dituding Bau Korupsi, INI PENJELASANNYA...
10Berita, Kubu pendukung 01 menuding ada bau korupsi di program Pemprov DKI Jakarta mudik gratis 2019 yang anggarannya mencapai Rp 14 Miliar.
Bahkan mereka mendesak Gubernur Anies Baswedan diselidiki.
Tentu tudingan ini bukan sesuatu yang perlu disikapi oleh Gubernur DKI maupun pendukungnya dengan melapor polisi dengan UU ITE. Karena hak warga (rakyat) untuk mengontrol penguasa agar tetap lurus, bersih, dan amanah. Karena hakekatnya duit yang dikelola pemerintah (daerah maupun pusat) adalah duit rakyat.
Warga atau rakyat kritis kepada penguasa itu adalah sesuatu yang baik (meskipun baru tahap kritis yang pilah pilih. Meneng bae sama penguasa pusat. Mingkem sama anggaran Rp 18 Miliar Pemprov Jateng untuk Apel Kebangsaan).
Tidak dan Jangan dibungkam atau diancam penjara.
Tinggal dijelasin aja. Dikasih data-data.
Sambil menunggu nanti Gubernur Anies memaparkan laporan pertanggungjawaban program mudik gratis... ini ada pengantar penjelasan soal tudingan bau korupsi anggaran Rp 14 Miliar.
Penjelasan ini disampaikan akun twitter @AnggaPutraF:
(1) Jadi bapak ibu yang terhormat. Kemarin baca ada yang langsung kalkulasi anggaran pake pengali. Padahal harusnya tinggal cek website APBD aja.
Anggaran Mudik gratis 2019 versi website APBD 2019 yang resmi
A thread
(2) Sebelum mulai, saya mau kasih gambaran bahwa untuk ngecek APBD DKI Jakarta bisa klik http://apbd.jakarta.go.id disitu bisa lihat berapa anggaran dan komponennya. Anggaran yang ada disitu tidak sama dengan realisasinya ya.
(3) Misalnya anggaran 15 M. Maka anggaran yang ada maksimal dipakai 15 M, yang terpakai? Bisa jadi 10M atau 12 M tergantung realisasinya. Jadi gak bisa langsung diasumsikan 100 % terserap.
(4) Nah untuk Mudik gratis ini menurut instagram resminya @DishubDKI_JKT maka ada dua rangkaian utama. ARUS MUDIK dan ARUS BALIK. Serta layanan untuk membawa motor saat mudik dan balik (dengan truk).
Jadi akan ada 2 kali sewa bus dan 2 kali sewa truk dalam rangkaian mudik-balik ini.
Lalu, apakah bisa dipukul rata seperti twit dibawah ini dan hasil laporan inpestigatip dari seword ? Hahaha..
(5) Nih bisa dilihat ada kok di http://APBD.jakarta.go.id nah coba dilihat dulu ya.
(6) Ada satuan, koefisien (jumlah yg dibutuhkan), harga (satuan), PPN (total), Total ((Harga x Koefisien) + PPN).
Jadi Total Biaya sewa bus untuk Tujuan kota X = (Rp 12 juta x 15 unit) + Rp 18 juta (PPN)
Gitu kira-kira bacanya.
(7) Harga satuannya mahal amat? Ya iyalah. Tentu saja, harga yang dibuat oleh PO Bus pasti harga paket mudik Lebaran. Bukan harga pariwisata biasa. Nih contohnya...
(8) Harga yang ditawarkan mirip-mirip kok dari PAGU ANGGARAN yang disediakan oleh Pemprov. Kok ada selisih (antara harga PO dan Pagu)? Ya namanya Pagu. Kalau realisasinya kurang (dari Pagu) berarti serapannya gak 100% gitu (Total Anggaran Rp 14 Miliar, realisasi bisa Rp 10 Miliar).
(9) Simpulannya apakah pantas 14 M untuk membawa sekitar 17 ribu orang bolak-balik di mudik ini? Silakan menilai setelah melihat faktanya bukan karena grup WA atau instruksi grup WA. :)
Sumber: https://twitter.com/AnggaPutraF
***
Bahkan mereka mendesak Gubernur Anies Baswedan diselidiki.
Tentu tudingan ini bukan sesuatu yang perlu disikapi oleh Gubernur DKI maupun pendukungnya dengan melapor polisi dengan UU ITE. Karena hak warga (rakyat) untuk mengontrol penguasa agar tetap lurus, bersih, dan amanah. Karena hakekatnya duit yang dikelola pemerintah (daerah maupun pusat) adalah duit rakyat.
Warga atau rakyat kritis kepada penguasa itu adalah sesuatu yang baik (meskipun baru tahap kritis yang pilah pilih. Meneng bae sama penguasa pusat. Mingkem sama anggaran Rp 18 Miliar Pemprov Jateng untuk Apel Kebangsaan).
Tidak dan Jangan dibungkam atau diancam penjara.
Tinggal dijelasin aja. Dikasih data-data.
Sambil menunggu nanti Gubernur Anies memaparkan laporan pertanggungjawaban program mudik gratis... ini ada pengantar penjelasan soal tudingan bau korupsi anggaran Rp 14 Miliar.
Penjelasan ini disampaikan akun twitter @AnggaPutraF:
(1) Jadi bapak ibu yang terhormat. Kemarin baca ada yang langsung kalkulasi anggaran pake pengali. Padahal harusnya tinggal cek website APBD aja.
Anggaran Mudik gratis 2019 versi website APBD 2019 yang resmi
A thread
(2) Sebelum mulai, saya mau kasih gambaran bahwa untuk ngecek APBD DKI Jakarta bisa klik http://apbd.jakarta.go.id disitu bisa lihat berapa anggaran dan komponennya. Anggaran yang ada disitu tidak sama dengan realisasinya ya.
(3) Misalnya anggaran 15 M. Maka anggaran yang ada maksimal dipakai 15 M, yang terpakai? Bisa jadi 10M atau 12 M tergantung realisasinya. Jadi gak bisa langsung diasumsikan 100 % terserap.
(4) Nah untuk Mudik gratis ini menurut instagram resminya @DishubDKI_JKT maka ada dua rangkaian utama. ARUS MUDIK dan ARUS BALIK. Serta layanan untuk membawa motor saat mudik dan balik (dengan truk).
Jadi akan ada 2 kali sewa bus dan 2 kali sewa truk dalam rangkaian mudik-balik ini.
Lalu, apakah bisa dipukul rata seperti twit dibawah ini dan hasil laporan inpestigatip dari seword ? Hahaha..
(5) Nih bisa dilihat ada kok di http://APBD.jakarta.go.id nah coba dilihat dulu ya.
(6) Ada satuan, koefisien (jumlah yg dibutuhkan), harga (satuan), PPN (total), Total ((Harga x Koefisien) + PPN).
Jadi Total Biaya sewa bus untuk Tujuan kota X = (Rp 12 juta x 15 unit) + Rp 18 juta (PPN)
Gitu kira-kira bacanya.
(7) Harga satuannya mahal amat? Ya iyalah. Tentu saja, harga yang dibuat oleh PO Bus pasti harga paket mudik Lebaran. Bukan harga pariwisata biasa. Nih contohnya...
(8) Harga yang ditawarkan mirip-mirip kok dari PAGU ANGGARAN yang disediakan oleh Pemprov. Kok ada selisih (antara harga PO dan Pagu)? Ya namanya Pagu. Kalau realisasinya kurang (dari Pagu) berarti serapannya gak 100% gitu (Total Anggaran Rp 14 Miliar, realisasi bisa Rp 10 Miliar).
(9) Simpulannya apakah pantas 14 M untuk membawa sekitar 17 ribu orang bolak-balik di mudik ini? Silakan menilai setelah melihat faktanya bukan karena grup WA atau instruksi grup WA. :)
Sumber: https://twitter.com/AnggaPutraF
***
INI SUDAH ADA INFO GRAFIS DARI PEMROV DKI:
