Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden Indonesia periode selanjutnya berencana memperketat seleksi pejabat tinggi di sejumlah kementerian dan BUMN dari kalangan Islam garis keras| REUTERS

10Berita ,Pemerintah Indonesia berencana memperketat seleksi pejabat tinggi di kementerian dan BUMN. Pasalnya, dikhawatirkan ideologi Islam garis keras telah meresap ke tingkat pejabat tinggi pemerintahan. Rencana kebijakan ini terungkap melalui dokumen yang ditinjau media internasional asal Inggris, Reuters, dan keterangan seorang pejabat tinggi yang terlibat dalam rencana ini.
Kebijakan ini ditempuh lantaran makin banyak politisi yang menuntut agar Islam dilibatkan makin mendalam dengan dalih Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Terlebih lagi sejumlah kelompok makin lantang menyerukan pembentukan negara Islam.
Akibatnya, presiden yang kembali terpilih dalam pemilu, Joko Widodo, menilai makin banyak perpecahan yang terjadi antara daerah-daerah mayoritas Muslim moderat dan mayoritas Muslim konservatif. Menurut pejabat yang tak mau diungkap identitasnya itu, presiden yakin Islam radikal telah mengancam aparat negara dan masa depan demokrasi.
Rencana pengetatan seleksi pun menjadi prioritas besar baginya untuk memastikan Indonesia tetap menjadi contoh Islam moderat.
"Ia ingin sebelum Pemilu 2024, elemen garis keras dan radikal telah disingkirkan agar terwujud demokrasi yang lebih sehat," ucap pejabat tersebut, dilansir dari Reuters.
Sementara itu, pihak Joko Widodo belum menanggapi permintaan komentar.
Dari dokumen yang ditinjau Reuters, pemerintah bakal menerapkan pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat dan tes psikologi baru untuk melihat kecenderungan politik kandidat, terutama bagi mereka yang sedang dipromosikan ke dua jabatan teratas birokrasi.
Menurut sang pejabat anonim, kebijakan ini akan diresmikan akhir tahun ini dan kementerian yang jadi prioritas menerapkannya meliputi kementerian keuangan, pertahanan, kesehatan, pendidikan, urusan agama, dan pekerjaan umum. Sementara itu, BUMN yang direncanakan menerapkannya meliputi PT Pertamina, Garuda Indonesia, Bank BRI, PT Antam, dan PT Timah.
Menurut keterangannya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak akan dipecat. Meski begitu, kebijakan baru ini bisa dimanfaatkan agar mereka yang punya kecenderungan garis keras tidak naik pangkat.
Salah satu faktor yang mendorong kebijakan ini adalah survei tahun 2017 yang dilakukan lembaga survei independen, Alvara Research Centre. Dalam survei itu, ditemukan satu dari lima PNS dan 10 persen pegawai BUMN Tidak setuju dengan ideologi Pancasila dan lebih memilih negara syariat Islam.
"Kami sadar Pancasila di masa lalu dimanfaatkan sebagai alat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Namun, kami percaya Pancasila adalah payung yang melindungi semua orang Indonesia dan alat untuk menyatukan serta melawan virus radikalisme," kata Benny Susetyo, seorang pejabat di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Sementara itu, seorang anggota Front Pembela Islam (FPI) menyebut prosedur pemeriksaan ini sama saja dengan diskriminasi terhadap Islam.
"Pemerintah ini sudah dipengaruhi penyakit sekularisme dan sedang berusaha memisahkan politik dan agama. Ini sangat berbahaya. Mereka seharusnya fokus mengincar komunis dan Syiah di birokrasi," ucap Novel Bamukmin, perwakilan FPI Jakarta.[] 
Sumber: AKURAT.CO