PKS Bersiap Jadi Oposisi tapi Tetap Buka Opsi
10Berita- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Prabowo-Sandiaga menyisakan pilihan bagi parpol koalisi. Bagi PKS, wacana jadi oposisi kritis terbuka tapi pintu opsi koalisi dengan pemerintah belum tertutup.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengajak parpol anggota Koalisi Adil Makmur pendukung Prabowo-Sandi untuk merapatkan barisan, merapatkan saf. Dia ingin sikap politik koalisi ini tetap konsisten.
"Saatnya kita merapikan saf untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif sebagai kekuatan penyeimbang. Selama kita istikamah membela rakyat, sama saja kebaikan yang didapat baik di dalam ataupun di luar pemerintahan," ujar Mardani dalam keterangan pers tertulis, Jumat (28/6/2019).
"Koalisi Adil Makmur sangat layak diteruskan menjadi kekuatan penyeimbang untuk mengawal agar pembangunan benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat," sambung Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini.
Sementara itu, Presiden PKS Sohibul Iman menyatakan belum ada keputusan untuk menjadi oposisi atau gabung ke koalisi Jokowi. Menurutnya, hal itu nanti ditentukan oleh Majelis Syuro PKS.
"Kita lihat perkembangan yang ada secara politik dan yang kedua adalah bagaimana sikap dari majelis syuro itu yang akan menjadi ... saya kan eksekutif, saya tidak bisa sendiri kecuali harus berdasarkan keputusan majelis syuro," kata Sohibul di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).
Sikap Koalisi Jokowi
PPP berharap hanya satu partai politik dari koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang bergabung ke koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Alasannya, agar ada kekuatan penyeimbang di parlemen.
"Kalau ini mau bertambah, supaya kekuatan penyeimbang di parlemennya itu juga cukup walaupun minoritas ya, mestinya cukup satu aja," ujar Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/6/2019).
Namun dia tak menyebut partai mana yang bakal ditawarkan bergabung ke kubu Jokowi. Dia mengatakan partai apa yang akan diajak bergabung tergantung Jokowi.
Gerindra Disarankan Tak Bergabung
Pendiri Formappi sekaligus politikus Golkar Sebastian Salang, menilai, tidak perlu adanya koalisi antara Jokowi dan Prabowo pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menilai lebih baik jika ada pihak oposisi dalam Pemerintahan.
"Tentu sekarang ini perkembangan politik akhir akhir ini ada wacana bahwa Gerindra diajak gabung dalam koalisi 01, kemudian ada desas desus berkembang Demokrat dan PAN mau gabung di koalisi Jokowi, apa itu salah? Ya tidak salah," kata Sebastian Salang saat diskusi di kantor Formappi, Jakarta Timur, Jumat (28/6/2019).
Meski tidak salah, Sebastian berharap kubu 01 harus mulai mempertimbangkan adanya oposisi dalam pemerintahan. Hal ini, sebutnya untuk membangun demokrasi yang sehat.
"Meski ada harapan gini, teman teman koalisi 01, perlu bangun tradisi oposisi. Demokrasi butuh kekuatan yang seimbang dengan kekuatan pemerintah, demokrasi sehat kalau ada check dan balance, kalau nggak ada maka kekuasaan akan cenderung tergoda salah gunakan kekuasaan," ungkap Sebastian.
sumber: detik
