OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Selasa, 24 September 2019

Dianggap Tak Berguna, Petani Ramai-Ramai Sobek Sertifikat Tanah Pemberian Jokowi

Dianggap Tak Berguna, Petani Ramai-Ramai Sobek Sertifikat Tanah Pemberian Jokowi


10Berita - Aksi turun ke jalan tak hanya ramai dilakukan oleh para mahasiswa namun juga petani. Massa yang berasal dari kalangan petani melakukan aksi demonstrasi di seberang Istana Merdeka.

Mereka beramai-ramai melakukan aksi menyobek kertas berwarna hijau muda yang merupakan simbol sertifikat tanah. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo alias Jokowi selama ini kerap membagi-bagikan sertifikat tanah gratis ke masyarakat.

Para petani tersebut menilai bahwa pembagian sertifikat tanah ke Jokowi tidak ada gunanya jika tanpa ada aksi nyata pemerintah untuk melindungi kaum kecil. Menurut mereka, pembagian sertifikat tanah bukan merupakan bagian dari reforma agraria.

"Sertifikat bukan bagian dari reforma agraria," kata orator aksi di depan Silang Monas, Depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (24/9). "Maka secara simbolik kami akan merobeknya."

Para petani pun dengan segera merobek selembar kertas yang ada di tangan mereka. Mereka berharap agar aksi ini bisa membuat Jokowi paham bahwa rakyat tak hanya membutuhkan sertifikat tanah namun perlindungan nyata dari negara.

Sementara itu terkait RUU Pertanahan, para petani mengaku tidak percaya dengan langkah DPR yang menunda pengesahan RUU tersebut atas perintah Jokowi. Sebab jika hanya ditunda-tunda, maka ada kemungkinan RUU tersebut akan disahkan sewaktu-waktu. "Sekarang ditunda. Bisa saja bulan November disahkan," tegas orator tersebut.


RUU Pertanahan dianggap bersifat liberal yang lebih mengutamakan penguasaan tanah korporasi. Selain RUU pertahanan, mereka juga mengkritik penggusuran paksa dan perampasan tanah rakyat oleh pemerintah dan perusahaan.

Sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh para petani tersebut juga termasuk agar kriminalisasi maupun diskriminasi yang selama ini dialami oleh petani, masyarakat adat, dan masyarakat miskin segera dihentikan. Sebab mereka hanya ingin memperjuangkan haknya atas pangan.

Selain itu, mereka juga meminta agar pemerintah melakukan perbaikan terhadap kebijakan ekonomi selama ini yang dianggap justru melemahkan rakyat kecil. Serta, Jokowi juga diminta mencabut konsesi perusahaan penyebab karhutla.

Sumber: WowKeren