FENOMENA Buzzer Dibayar Rp 1 Juta Hingga Rp 50 Juta, Moeldoko Pastikan Buzzer Jokowi Tak Dikomandoi
Ilustrasi Buzzer
10Berita- Topik perihal buzzer politik hingga buzzer istana tengah ramai diperbincangkan publik akhir-akhir ini. Selain muncul dari pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut para buzzer pendukung Presiden Joko Widodo di media sosial tidak dikomando, sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Universitas Oxford, Inggris ikut meramaikan topik buzzer tersebut.
Pasalnya dalam laporan yang bertajuk The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation tersebut megemuka adanya buzzer politik di Indonesia yang dibayar.
Dalam laporan tersebut, buzzer dikategorikan menjadi empat kategori, yaitu minimal cyber troop teams, low cyber troop capacity, medium cyber troop capacity, dan high troop capacity.
Indonesia menempati kategori low cyber troop capacity atau pasukan dengan kapasitas rendah.
Para buzzer tersebut tidak dikontrak secara permanen, dan dibayar Rp 1 juta hingga Rp 50 juta.
Lalu, bagaimana respons pemerintah soal buzzer?
Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko,
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pernah menyebut bahwa buzzer pendukung Presiden Joko Widodo yang tersebar di media sosial tidak dibayar.
Hal itu sebagaimana diberitakan Kompas.com (3/10/2019)
Menurut dia, buzzer-buzzer tersebut merupakan relawan dan pendukung setia Presiden Jokowi ketika gelaran Pilpres 2014 hingga 2019 kemarin.
Ia membantah bila ada pihak yang menuding bahwa Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpinnya menjadi pemimpin para buzzer dari Jokowi.
Tak hanya itu, ia juga sependapat bila buzzer semua pihak di media sosial agar ditertibkan.
Moeldoko sebut Presiden Jokowi tak butuh dukungan destruktif
Selain menyebut buzzer Jokowi tak dikomando, Moeldoko juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak membutuhkan dukungan yang destruktif oleh para buzzer-nya pada Jumat (4/10/2019).
Menurut dia, dalam situasi saat ini tidak diperlukan lagi buzzer-buzzer-an, namun yang diperlukan adalah dukungan politik yang lebih membangun.
Moeldoko mengamati bahwa selama ini buzzer Jokowi kerap melemparkan kata-kata yang tak layak didengar dan tidak enak di hati.
Ia juga mengingatkan agar para buzzer tak perlu menyebar kebencian secara berlebihan dengan tokoh yang saat ini bersebrangan dengan pemerintah.
Dibantah Staf Presiden
Presiden Jokowi
Mendengar riuhnya persoalan buzzer di masyarakat, staf khusus presiden bidang komunikasi, Aditia Irawati membantah hal tersebut, pada Sabtu (5/10/2019).
Menurut dia, buzzer istana secara resmi tidak pernah ada.
"Buzzer istana ini kan istilah yang diciptakan oleh netizen sendiri. Kita itu secara official kita enggak pernah ada buzzer istana," ujar Adita ditemui di sela gelaran Siberkreasi di Jakarta, Sabtu (5/10/2019), seperti dikutip Antara.
Namun, ia tak membantah bila terdapat sebagian pengguna media sosial yang membentuk suatu blok secara militan untuk mendukung pihak tertentu.
Blok-blok tersebut ada yang bersifat organik, asli manusia bukan mesin, dan ada juga yang bersifat anorganik.
Dengan militansinya tersebut, blok yang bersifat organik dalam tanda kutip membela apa yang menjadi program ataupun keputusan dari pemerintah.
Menurut dia lagi, di antara mereka yang organik, sebagian besar ialah relawan dan biasanya mereka tanpa perlu ada instruksi.
Lebih lanjut, Adita mengimbau agar mereka yang militan untuk menahan diri, karena saat ini yang terpenting adalah bersatu, solid, dan fokus dalam pembangunan.
Sumber: TRIBUNJAMBI.COM
Ilustrasi Buzzer
10Berita- Topik perihal buzzer politik hingga buzzer istana tengah ramai diperbincangkan publik akhir-akhir ini. Selain muncul dari pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut para buzzer pendukung Presiden Joko Widodo di media sosial tidak dikomando, sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Universitas Oxford, Inggris ikut meramaikan topik buzzer tersebut.
Pasalnya dalam laporan yang bertajuk The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation tersebut megemuka adanya buzzer politik di Indonesia yang dibayar.
Dalam laporan tersebut, buzzer dikategorikan menjadi empat kategori, yaitu minimal cyber troop teams, low cyber troop capacity, medium cyber troop capacity, dan high troop capacity.
Indonesia menempati kategori low cyber troop capacity atau pasukan dengan kapasitas rendah.
Para buzzer tersebut tidak dikontrak secara permanen, dan dibayar Rp 1 juta hingga Rp 50 juta.
Lalu, bagaimana respons pemerintah soal buzzer?
Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko,
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pernah menyebut bahwa buzzer pendukung Presiden Joko Widodo yang tersebar di media sosial tidak dibayar.
Hal itu sebagaimana diberitakan Kompas.com (3/10/2019)
Menurut dia, buzzer-buzzer tersebut merupakan relawan dan pendukung setia Presiden Jokowi ketika gelaran Pilpres 2014 hingga 2019 kemarin.
Ia membantah bila ada pihak yang menuding bahwa Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpinnya menjadi pemimpin para buzzer dari Jokowi.
Tak hanya itu, ia juga sependapat bila buzzer semua pihak di media sosial agar ditertibkan.
Moeldoko sebut Presiden Jokowi tak butuh dukungan destruktif
Selain menyebut buzzer Jokowi tak dikomando, Moeldoko juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak membutuhkan dukungan yang destruktif oleh para buzzer-nya pada Jumat (4/10/2019).
Menurut dia, dalam situasi saat ini tidak diperlukan lagi buzzer-buzzer-an, namun yang diperlukan adalah dukungan politik yang lebih membangun.
Moeldoko mengamati bahwa selama ini buzzer Jokowi kerap melemparkan kata-kata yang tak layak didengar dan tidak enak di hati.
Ia juga mengingatkan agar para buzzer tak perlu menyebar kebencian secara berlebihan dengan tokoh yang saat ini bersebrangan dengan pemerintah.
Dibantah Staf Presiden
Presiden Jokowi
Mendengar riuhnya persoalan buzzer di masyarakat, staf khusus presiden bidang komunikasi, Aditia Irawati membantah hal tersebut, pada Sabtu (5/10/2019).
Menurut dia, buzzer istana secara resmi tidak pernah ada.
"Buzzer istana ini kan istilah yang diciptakan oleh netizen sendiri. Kita itu secara official kita enggak pernah ada buzzer istana," ujar Adita ditemui di sela gelaran Siberkreasi di Jakarta, Sabtu (5/10/2019), seperti dikutip Antara.
Namun, ia tak membantah bila terdapat sebagian pengguna media sosial yang membentuk suatu blok secara militan untuk mendukung pihak tertentu.
Blok-blok tersebut ada yang bersifat organik, asli manusia bukan mesin, dan ada juga yang bersifat anorganik.
Dengan militansinya tersebut, blok yang bersifat organik dalam tanda kutip membela apa yang menjadi program ataupun keputusan dari pemerintah.
Menurut dia lagi, di antara mereka yang organik, sebagian besar ialah relawan dan biasanya mereka tanpa perlu ada instruksi.
Lebih lanjut, Adita mengimbau agar mereka yang militan untuk menahan diri, karena saat ini yang terpenting adalah bersatu, solid, dan fokus dalam pembangunan.
Sumber: TRIBUNJAMBI.COM
