PKS: Isu Radikalisme Tidak Perlu Dibahas Berlebihan dan Justru Menghilangkan Isu Krusial Lainnya
10Berita, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak menjadikan isu radikalisme sebagai hal yang berlebihan sehingga justru malah menghilangkan sejumlah isu yang krusial dan harus mendapat perhatian.
Menurutnya, isu radikalisme yang hanya ditujukan untuk identitas dan agama tertentu, sangat kontradiktif dengan upaya membangun harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nasir tidak menampik bahwa perilaku keagamaan yang menyimpang berpotensi terjadikan radikalisme yang menjurus kepada gerakan terorisme.
"Radikalisme jangan hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan harus ditinjau dari berbagai sudut. Saat muncul radikalisme, justru pemerintah harus bertanya ada apa dengan mengapa perilaku sosial menyimpang itu terjadi,” ujar Nasir di Jakarta, Selasa (29/10/2019).
Politisi yang konsentrasi terhadap isu Hukum dan HAM itu khawatir bahwa memunculkan isu radikalisme secara berlebihan adalah upaya untuk menutup kelemahan pemerintah dalam mengatasi sejumlah masalah yang kini membutuhkan perhatian yang serius.
"Saya curiga isu radikalisme ingin menutup berbagai masalah yang kini tidak kunjung tuntas penyelesaiannya,” terangnya.
Lebih lanjut, menurut Nasir saat ini ada sejumlah masalah yang wajib dituntaskan agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bisa berhasil lima tahun ke depan.
"Misalnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang semakin lemah, gerakan separatisme di Papua, soal kebakaran 800 ribu hektar hutan yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat setempat, kekeringan dan susahnya mendapatkan air bagi masyarakat yang daerahnya dilanda musim kemarau akut, serta krisis hukum dan supremasi hak asasi manusia," ucap Nasir.
"Kasihan rakyat Indonesia kalau hanya dijejali dengan isu radikalisme. Padahal jumlah pelakunya sangat sedikit dan gerakan mereka juga sudah mampu dilumpuhkan oleh aparat kepolisian dan militer,” sambungnya.[]
Sumber: AKURAT.CO,
10Berita, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak menjadikan isu radikalisme sebagai hal yang berlebihan sehingga justru malah menghilangkan sejumlah isu yang krusial dan harus mendapat perhatian.
Menurutnya, isu radikalisme yang hanya ditujukan untuk identitas dan agama tertentu, sangat kontradiktif dengan upaya membangun harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nasir tidak menampik bahwa perilaku keagamaan yang menyimpang berpotensi terjadikan radikalisme yang menjurus kepada gerakan terorisme.
"Radikalisme jangan hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan harus ditinjau dari berbagai sudut. Saat muncul radikalisme, justru pemerintah harus bertanya ada apa dengan mengapa perilaku sosial menyimpang itu terjadi,” ujar Nasir di Jakarta, Selasa (29/10/2019).
Politisi yang konsentrasi terhadap isu Hukum dan HAM itu khawatir bahwa memunculkan isu radikalisme secara berlebihan adalah upaya untuk menutup kelemahan pemerintah dalam mengatasi sejumlah masalah yang kini membutuhkan perhatian yang serius.
"Saya curiga isu radikalisme ingin menutup berbagai masalah yang kini tidak kunjung tuntas penyelesaiannya,” terangnya.
Lebih lanjut, menurut Nasir saat ini ada sejumlah masalah yang wajib dituntaskan agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bisa berhasil lima tahun ke depan.
"Misalnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang semakin lemah, gerakan separatisme di Papua, soal kebakaran 800 ribu hektar hutan yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat setempat, kekeringan dan susahnya mendapatkan air bagi masyarakat yang daerahnya dilanda musim kemarau akut, serta krisis hukum dan supremasi hak asasi manusia," ucap Nasir.
"Kasihan rakyat Indonesia kalau hanya dijejali dengan isu radikalisme. Padahal jumlah pelakunya sangat sedikit dan gerakan mereka juga sudah mampu dilumpuhkan oleh aparat kepolisian dan militer,” sambungnya.[]
Sumber: AKURAT.CO,
