PKS-PAN-Demokrat Kompak Kontrol Pemerintahan Jokowi dari Luar
President Joko Widodo saat diambil sumpah di hadapan MPR, Minggu (20/10). (Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
10Berita - Partai Demokrat, PAN, dan PKS dipastikan tak mendapat jatah kursi di kabinet. Mereka pun kompak memantapkan diri menjadi penyeimbang di luar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) akan mendukung pemerintahan Jokowi bila mantan Gubernur DKI Jakarta itu mampu membawa pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Selama ini menyampaikan kami akan selalu mendukung penuh jika pemerintahan presiden dan bangsa kita ini dibawa menuju bangsa yang lebih maju, lebih berkeadilan, lebih damai dan bersatu," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/10).
Ibas mengatakan, Demokrat akan menjadi mitra kritis pemerintah bila pelbagai program dan kebijakan tak sesuai dengan keinginan masyarakat.
"Yang penting negara adil, rakyat sejahtera. Selama ini sama Partai Demokrat, fraksi Demokrat yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki," kata Ibas.
Ibas sendiri mengaku Demokrat belum bersikap terkait keputusan untuk bergabung dalam koalisi atau berada di luar pemerintahan.
"Saya tidak dalam konteks menentukan posisi saat ini," kata Ibas.
Sementara, Ketua DPP PAN Yandri Susanto memastikan partainya jadi penyeimbang.
"Jadi kata oposisi itu menurut saya kurang pas. Tapi kalau bahwa kita di luar pemerintah dan mengontrol bagian dari penyeimbang. Atau memberikan kritik saran, agak berbeda dengan yang di dalam pemerintah itu mungkin bisa," kata Yandri.
Menurut Yandri, ada kemungkinan PAN tetap berkoalisi dengan partai kubu pemerintah di Pilkada 2020 nanti. Sehingga, pengertian oposisi yang harus berlawanan dari jajaran atas hingga bawah tak sesuai untuk keadaan saat ini.
"Tapi kalau oposisi seperti di luar negeri, semua akan berbeda tidak akan sejalan. Tidak akan sepanggung, semeja. Itu menurut saya belum ada rumusnya di Indonesia karena nanti kami bisa jadi di pilkada tidak bareng dengan PKS, tapi bareng dengan PDIP," ujarnya.
"Artinya semua apa yang dilakukan pemerintah kita akan kritisi. Kemudian tidak bekerja sama dengan partai pemerintah itu sulit," lanjut Yandri.
Hal yang sama disampaikan PKS. Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan, sikap politik partainya berbeda dengan Partai Gerindra.
PKS memilih berada di luar pemerintahan dan tetap menjadi oposisi.
"Kami harus menjaga marwah demokrasi kita. Jadi demokrasi itu sejatinya harus ada check and balance, jadi kalau misal teman-teman tidak memilih di luar pemerintahan, biarlah PKS di luar pemerintahan," ujar Sohibul saat memberikan keterangan seusai pertemuan.
Meski berbeda sikap, Sohibul menekankan, partainya akan tetap menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra. (Knu)
Sumber: Merahputih
President Joko Widodo saat diambil sumpah di hadapan MPR, Minggu (20/10). (Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
10Berita - Partai Demokrat, PAN, dan PKS dipastikan tak mendapat jatah kursi di kabinet. Mereka pun kompak memantapkan diri menjadi penyeimbang di luar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) akan mendukung pemerintahan Jokowi bila mantan Gubernur DKI Jakarta itu mampu membawa pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Selama ini menyampaikan kami akan selalu mendukung penuh jika pemerintahan presiden dan bangsa kita ini dibawa menuju bangsa yang lebih maju, lebih berkeadilan, lebih damai dan bersatu," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/10).
Ibas mengatakan, Demokrat akan menjadi mitra kritis pemerintah bila pelbagai program dan kebijakan tak sesuai dengan keinginan masyarakat.
"Yang penting negara adil, rakyat sejahtera. Selama ini sama Partai Demokrat, fraksi Demokrat yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki," kata Ibas.
Ibas sendiri mengaku Demokrat belum bersikap terkait keputusan untuk bergabung dalam koalisi atau berada di luar pemerintahan.
"Saya tidak dalam konteks menentukan posisi saat ini," kata Ibas.
Sementara, Ketua DPP PAN Yandri Susanto memastikan partainya jadi penyeimbang.
"Jadi kata oposisi itu menurut saya kurang pas. Tapi kalau bahwa kita di luar pemerintah dan mengontrol bagian dari penyeimbang. Atau memberikan kritik saran, agak berbeda dengan yang di dalam pemerintah itu mungkin bisa," kata Yandri.
Menurut Yandri, ada kemungkinan PAN tetap berkoalisi dengan partai kubu pemerintah di Pilkada 2020 nanti. Sehingga, pengertian oposisi yang harus berlawanan dari jajaran atas hingga bawah tak sesuai untuk keadaan saat ini.
"Tapi kalau oposisi seperti di luar negeri, semua akan berbeda tidak akan sejalan. Tidak akan sepanggung, semeja. Itu menurut saya belum ada rumusnya di Indonesia karena nanti kami bisa jadi di pilkada tidak bareng dengan PKS, tapi bareng dengan PDIP," ujarnya.
"Artinya semua apa yang dilakukan pemerintah kita akan kritisi. Kemudian tidak bekerja sama dengan partai pemerintah itu sulit," lanjut Yandri.
Hal yang sama disampaikan PKS. Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan, sikap politik partainya berbeda dengan Partai Gerindra.
PKS memilih berada di luar pemerintahan dan tetap menjadi oposisi.
"Kami harus menjaga marwah demokrasi kita. Jadi demokrasi itu sejatinya harus ada check and balance, jadi kalau misal teman-teman tidak memilih di luar pemerintahan, biarlah PKS di luar pemerintahan," ujar Sohibul saat memberikan keterangan seusai pertemuan.
Meski berbeda sikap, Sohibul menekankan, partainya akan tetap menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra. (Knu)
Sumber: Merahputih
