Ingatkan Erick Thohir, PDIP: BUMN Bukan Milik Keluarga
10Berita, Jakarta - Setelah Erick Thohir terpilih menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan agar bos Mahaka Group itu tidak bekerja seperti pendahulunya, Rini Soemarno.
"Dulu kami mengkritisi Bu Rini dari sisi kebijakannya. Kemarin kereta api cepat saja koordinasinya kurang baik, sehingga membuat pipa Pertamina meledak," kata Hasto di bilangan Menteng, Jakarta pada Kamis, 24 Oktober 2019.
Hasto mengingatkan Erick Thohir agar bekerja lebih baik dan mengelola BUMN untuk mencapai tujuan bernegara, karena mengelola BUMN bukan koorporasi biasa.
"Pengelolaan BUMN itu tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan keluarga misalnya, enggak boleh karena BUMN adalah badan usaha milik negara, bukan milik keluarga, bukan milik teman-temannya," ujar Hasto.
Hasto mengatakan, banyak persoalan di tubuh BUMN periode lalu. Sekali lagi dia menekankan BUMN harus bertanggung jawab kepada negara. "Ya teman-teman pers bisa melihat berbagai persoalan dan kasus yang muncul. Kita ingin BUMN dikelola dengan orang profesional. Tidak boleh ada intervensi kepada BUMN," ujar Hasto.
Sumber: TEMPO.CO
10Berita, Jakarta - Setelah Erick Thohir terpilih menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan agar bos Mahaka Group itu tidak bekerja seperti pendahulunya, Rini Soemarno.
"Dulu kami mengkritisi Bu Rini dari sisi kebijakannya. Kemarin kereta api cepat saja koordinasinya kurang baik, sehingga membuat pipa Pertamina meledak," kata Hasto di bilangan Menteng, Jakarta pada Kamis, 24 Oktober 2019.
Hasto mengingatkan Erick Thohir agar bekerja lebih baik dan mengelola BUMN untuk mencapai tujuan bernegara, karena mengelola BUMN bukan koorporasi biasa.
"Pengelolaan BUMN itu tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan keluarga misalnya, enggak boleh karena BUMN adalah badan usaha milik negara, bukan milik keluarga, bukan milik teman-temannya," ujar Hasto.
Hasto mengatakan, banyak persoalan di tubuh BUMN periode lalu. Sekali lagi dia menekankan BUMN harus bertanggung jawab kepada negara. "Ya teman-teman pers bisa melihat berbagai persoalan dan kasus yang muncul. Kita ingin BUMN dikelola dengan orang profesional. Tidak boleh ada intervensi kepada BUMN," ujar Hasto.
Sumber: TEMPO.CO
