Perizinan Dipersulit Mendagri, FPI Tantang Tito Karnavian Bahas NKRI Bersyariah
Menurut Ustaz Sobri, FPI telah mengurus SKT sejak 20 tahun lamanya tanpa adanya masalah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Sekarang ada peraturan baru, ormas keagamaan harus ada rekomendasi dari Kementerian Agama, kami penuhi semua, ini sudah standar ya jadi kita ikutin," ucap Ustaz Sobri kepada wartawan di Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Jakarta Pusat, Jumat (29/11).
Pada pengurusan SKT kali ini, kata Sobri, FPI telah mengikuti aturan yang ada. Serta Kemenag sudah melakukan penelitian mendalam tentang Ormas FPI serta penelitian terhadap AD/ART FPI.
"Dari Kementerian Agama sudah melakukan penelitian, sudah melakukan pembahasan-pembahasan dan penelitian mendalam tentang ormas FPI. AD/ART sudah diteliti, tentang Khilafah Islamiyyah yang ada di FPI sudah ditelti secara mendalam oleh pakar-pakar yang mengerti dibidangnya," paparnya.
Sementara itu, lanjut Sobri, pakar sudah menerangkan secara gamblang tentang jihad, takbik syariah yang ada di AD/ART FPI
"Sehingga keluar bahwasanya FPI sangat NKRI, Pancasilais. Sudah selesai. Akhirnya apa? Keluar rekomendasi dari Kementerian Agama," sambungnya.
Sobri menambakan, usai melewati proses di Kemenag, berlanjut proses di Kemendagri. Namun, saat di Kemendagri dianggap ada masalah. Menurutnya, Tito mempersoalkan sejumlah poin yang ada di AD/ART FPI.
"Silakan Kemendagri mau mempermasalahkan, daripada ribut-ribut, ramai-ramai cerita di alam maya, (lebih baik) ketemu aja langsung buat penelitian, siapa pakar-pakarnya Kemendagri?," ujar Sobri.
Bahkan, Sobri mengaku heran dengan Menteri Tito yang mempersoalkan beberapa poin di AD/ART FPI tentang Khilafah maupun urusan Syariah.
"Apa pemahamannya (Kemendagri) dengan Kemenag ada yang berbeda? Apa (Kemendagri) lebih paham urusan khilafah? Urusan syariah, Kemenag apa Kemendagri siapa yang lebih paham urusan agama?" tutup Sobri sambil terheran-heran. [rmol]
