Dibully “Penghuni Kolam”, Anies Malah Dapat Pujian dari Menteri PPPA soal Penanganan Banjir

Dibully “Penghuni Kolam”, Anies Malah Dapat Pujian dari Menteri PPPA soal Penanganan Banjir

10Berita – Banjir awal tahun yang menggenangi Jakarta, Bekasi, dan banyak daerah lainnya, menjadi bahan bully-an para penghuni kolam, meminjam istilah Rocky Gerung, kepada Anies Baswedan. Namun Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga malah memuji penanganan banjir di DKI Jakarta. Menteri PPPA menilai penanganan banjir telah mengutamakan pelindungan dan pemenuhan hak anak dan perempuan.
“Kami melihat kelompok rentan ini sudah menjadi prioritas penanganan banjir oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Bintang saat mengunjungi korban banjir di RT 13/RW 2 Kampung Pulo, Jakarta Timur, Rabu (8/1).

Bintang mengunjungi warga terdampak banjir di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) DKI Jakarta Fery Farhati Baswedan. Bintang mengatakan dalam rapat koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Selasa (7/1), pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Sebelumnya terdapat 31 ribu lebih pengungsi di awal, Dengan respons cepat dan kerja sama, termasuk dengan pemerintah pusat, penanganan banjir di Jakarta sangat luar biasa,” ujarnya.
Bintang mengatakan evakuasi warga terdampak banjir di Jakarta mendahulukan perempuan, anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. “Terima kasih juga kepada aparat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi dalam menangani banjir di Jakarta,” katanya.
Dalam penanganan banjir yang terjadi di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten, Bintang mengatakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak fokus pada pelindungan dan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan, terutama bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia.
“Kami akan membahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mendiskusikan dan koordinasi sehingga pelindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan bisa dilakukan sebaik-baiknya,” ujarnya.(kk/ant)

Sumber: Eramuslim