DPR Digeruduk Ribuan Buruh Demo Omnibus Law, Puan Maharani Mendadak Hilang
Ribuan buruh saat menggelar unjuk rasa menolak Omnibus Law dan RUU Cilaka di gedung DPR RI. (Suara.com/Stephanus Aranditio).
10Berita, Ketua DPR RI Puan Maharani tidak terlihat hadir dalam pembukaan rapat Paripurna ke-7 masa persidangan II tahun 2019-2020 yang digelar Senin (13/1/2020),
Di waktu bersamaan, ribuan buruh telah berjubel di depan gedung DPR untuk bertemu Puan untuk menyampaikan penolakannya terhadap Omnibus Law dan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka).
Berdasarkan pantauan Suara.com, kursi pimpinan hanya diisi oleh empat orang yang memimpin sidang antara lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang didampingi Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Azis Syamsufin, dan Muhaimin Islandar atau Cak Imin.
Sebelum rapat, Dasco mengatakan berdasarkan absensi mencapai kuorum dengan jumlah anggota DPR yang hadir sebanyak 285 orang dari 575 anggota dewan rakyat.
"Berdasarkan absensi yang ditandatangani anggota 285 dari total 575 anggota hadir dan dihadiri seluruh fraksi maka kuorum tercapai," kata Dasco saat mempimpin rapat, Senin (13/1/2020).
Di depan Gedung DPR, ribuan orang serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyuarakan penolakannya terhadap Omnibus Law dan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka).
Juru Bicara Gebrak Ilhamsyah mengatakan RUU Cilaka akan sangat merugikan pekerja karena dibuat untuk menguntungkan pengusaha.
"Konsep "mudah rekrut-mudah pecat" dalam RUU Cilaka akan memiskinkan kelas buruh Indonesia, menghilangkan jaminan bekerja, namun justru melindungi pelanggaran ketenagakerjaan yang kerap dilakukan pengusaha," kata Ilhamsyah.
Gebrak merupakan aliansi nasional serikat buruh dari berbagai sektor industri termasuk garmen, tekstil, manufaktur, otomotif, pertambangan, media, perbankan, rumah sakit, dan industri kreatif dengan basis anggota kuat di Pulau Jawa, Sumatera, dan lainnya. Selain serikat buruh, Gebrak juga menghimpun organisasi petani, mahasiswa, pemuda, perempuan, serta masyarakat sipil.
Di antaranya adalah Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Sentra Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Pergerakan Pelaut Indonesia, Jarkom Serikat Pekerja Perbankan, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), dan Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia.
Selain itu, organisasi yang tergabung dalam gebrak adalah LBH Jakarta, AEER, KPA, GMNI UKI, Aksi Kaum Muda Indonesia (AKMI), Federasi Pelajar Indonesia (Fijar), LMND DN, dan lainnya.
Sumber:Suara.com
Ribuan buruh saat menggelar unjuk rasa menolak Omnibus Law dan RUU Cilaka di gedung DPR RI. (Suara.com/Stephanus Aranditio).
10Berita, Ketua DPR RI Puan Maharani tidak terlihat hadir dalam pembukaan rapat Paripurna ke-7 masa persidangan II tahun 2019-2020 yang digelar Senin (13/1/2020),
Di waktu bersamaan, ribuan buruh telah berjubel di depan gedung DPR untuk bertemu Puan untuk menyampaikan penolakannya terhadap Omnibus Law dan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka).
Berdasarkan pantauan Suara.com, kursi pimpinan hanya diisi oleh empat orang yang memimpin sidang antara lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang didampingi Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Azis Syamsufin, dan Muhaimin Islandar atau Cak Imin.
Sebelum rapat, Dasco mengatakan berdasarkan absensi mencapai kuorum dengan jumlah anggota DPR yang hadir sebanyak 285 orang dari 575 anggota dewan rakyat.
"Berdasarkan absensi yang ditandatangani anggota 285 dari total 575 anggota hadir dan dihadiri seluruh fraksi maka kuorum tercapai," kata Dasco saat mempimpin rapat, Senin (13/1/2020).
Di depan Gedung DPR, ribuan orang serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyuarakan penolakannya terhadap Omnibus Law dan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka).
Juru Bicara Gebrak Ilhamsyah mengatakan RUU Cilaka akan sangat merugikan pekerja karena dibuat untuk menguntungkan pengusaha.
"Konsep "mudah rekrut-mudah pecat" dalam RUU Cilaka akan memiskinkan kelas buruh Indonesia, menghilangkan jaminan bekerja, namun justru melindungi pelanggaran ketenagakerjaan yang kerap dilakukan pengusaha," kata Ilhamsyah.
Gebrak merupakan aliansi nasional serikat buruh dari berbagai sektor industri termasuk garmen, tekstil, manufaktur, otomotif, pertambangan, media, perbankan, rumah sakit, dan industri kreatif dengan basis anggota kuat di Pulau Jawa, Sumatera, dan lainnya. Selain serikat buruh, Gebrak juga menghimpun organisasi petani, mahasiswa, pemuda, perempuan, serta masyarakat sipil.
Di antaranya adalah Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Sentra Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Pergerakan Pelaut Indonesia, Jarkom Serikat Pekerja Perbankan, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), dan Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia.
Selain itu, organisasi yang tergabung dalam gebrak adalah LBH Jakarta, AEER, KPA, GMNI UKI, Aksi Kaum Muda Indonesia (AKMI), Federasi Pelajar Indonesia (Fijar), LMND DN, dan lainnya.
Sumber:Suara.com
