Anggaran Rp 405,1 T Saat Wabah Covid-19 Diprioritaskan Untuk Sektor Ekonomi Jadi Tanda Tanya
Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu itu juga mengatur adanya stimulus yang nilainya mencapai Rp405,1 Triliun
Dari anggaran sebesar Rp 405,1 trliun itu, Rp 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, Rp 70,1 triliun untuk insetif perpajakan dan stimulus KUR, Rp 110 triliun untuk jaring pengamanan sosial, sementara porsi anggaran kesehatan Rp 75 Triliun atau sekitar 18,5 persen dari total anggaran.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani mempertanyakan persentase alokasi anggaran tersebut. “Alokasi untuk kesehatan seharusnya mendapat porsi lebih besar, apakah dengan angka 75 triliun ini, pemerintah sudah menghitung dengan benar kebutuhan lapangan?” kata Netty di Bandung, Ahad (05/04/2020) melalui peryataan tertulis.
Netty menyoroti banyaknya rumah sakit dan tenaga kesehatan yang mengeluhkan kurang dan langkanya APD, masker, serta alat dan bahan lainnya. Belum lagi soal minimnya ruang isolasi di rumah sakit dan dukungan moril yang harus diberikan pada para tenaga kesehatan.
Pemerintah, kata Netty, perlu memperhatikan bahwa per 5 April, penduduk yang positif corona ada 2.273 kasus, 164 sembuh, 198 meninggal dunia. Dari jumlah itu, tercatat 19 dokter dan 5 dokter gigi meninggal dunia, belum tenaga kesehatan lainnya. Dan berdasarkan prediksi Badan Intelejen Negara (BIN), jumlah ini akan terus meningkat.
“Mengapa sektor ekonomi yang diprioritaskan, ada apa ini? Saya pikir sekarang fokus dulu pada penanganan krisis di bidang kesehatan. Kita bangun pemulihan ekonomi dengan prinsip gotong royong dan berpihak pada ekonomi kerakyatan setelah badai berlalu,” ujar anggota Komisi IX DPR RI.
Dia itu juga mengingatkan pemerintah agar tetap memerhatikan mekanisme pembahasan realokasi APBN. Meski sudah ada Perppu sebagai dasar pengalokasian anggaran, tetap saja ada kewenangan DPR yang kurang diindahkan pemerintah, seperti pembahasan besaran perubahan APBN, penentuan besaran anggaran, penentuan program dan lain-lain.
“Jangan sampai alasan kedaruratan menghilangkan mekanisme check and balances DPR terhadap kebijakan pemerintah. Ini krusial,” ungkapnya.
Netty menekankan pentingnya pengawasan implementasi program dan anggaran, terlebih saat ada realokasi anggaran negara dengan jumlah fantastis. Dia menegaskan harus ada mekanisme pengawasan ekstra yang terstruktur melibatkan DPR, BPK, KPK, OJK, profesi, dan masyarakat.
“Kita tidak mau ada penyimpangan dan penyelewengan. Jangan ada celah oknum mengambil kesempatan di tengah kesulitan,” tegasnya.
Sumber: kiblat.net
