Soal Rencana Kedatangan TKA Cina, IPW: Rakyat Sultra Perlu Mencontoh Cara Polisi Halau Pemudik
“Sikap pemerintah Jokowi dalam mengatasi pandemi Covid 19 makin aneh, ngawur, diskriminatif, dan membingungkan,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane di Jakarta dalam siaran pers tertulis, Rabu (29/04/2020).
“Di satu sisi bangsanya sendiri dilarang mudik, di sisi lain 500 TKA Cina sudah diizinkan akan masuk,” imbuhnya.
Kritik IPW itu muncul terkait akan masuknya tenaga kerja asing asal Cina ke Sulawesi Tenggara. Neta menilai sikap ngawur pemerintah tersebut bisa memicu konflik di masyarakat.
Pasalnya, di saat yang sama Jokowi juga melarang masyarakat mudik. Seperti diketahui, Polri dikerahkan untuk menghalau pemudik yang akan bergerak menuju ke kampung halaman. Selanjutnya, mereka disuruh kembali ke Jakarta sebagai tempat asalnya.
Anehnya, kata Neta, pemerintahan Jokowi mengizinkan TKA Cina datang ke Sultra. Rencana kedatangan 500 TKA Cina di saat pandemi Corona ini diungkapkan Gubernur Ali Mazi pada 27 April kemarin.
“IPW akan melihat apakah Polri berani menghalau TKA Cina itu, seperti Polri menghalau bangsanya yang hendak mudik?” ujar Neta.
Menurutnya, jika Polri tidak berani menghalaunya, rakyat Sultra harus melakukan pagar betis untuk menghalau para TKA Cina. Mereka harus diminta untuk kembali ke negaranya.
“Rakyat Sultra perlu mencontoh cara polisi menghalau pemudik di jalan tol,” kata Neta.
Pada pertengahan Maret lalu, sebanyak 49 tenaga kerja asing asal Cina datang ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Kementerian Tenaga Kerja menyebut mereka berstatus ilegal. Sebulan berselang, Gubernur Sulawesi Tenggara mengungkap adanya rencana kedatangan 500 pekerja asing asal Cina ke Kendari.
Sumber: kiblat.net
