Alasan Rizal Ramli Batalkan Debat Vs Luhut Pandjaitan Menko Era Jokowi Hari Ini, Ngawur
Ekonom senior, Rizal Ramli dengan Menko Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan. - DOK KOMPAS.COM
10Befita, JAKARTA, Alasan Rizal Ramli batalkan debat vs Luhut Binsar Pandjaitan Menko era Jokowi hari ini, ngawur.
Debat yang ditunggu-tunggu publik malah batal digelar, Kamis (11/6/2020) hari ini.
Rizal Ramli mengungkapkan alasannya dengan menyalahkan Luhut Pandjaitan.
Ekonom Rizal Ramli menyatakan tidak akan hadir dalam perdebatan yang jadwalnya diubah oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari sebelumnya hari ini menjadi 24 Juni 2020.
Rizal Ramli berkilah, Luhut Binsar Pandjaitan tidak berkoordinasi dengan dirinya.
"Ya enggaklah (Rizal Ramli tidak akan hadir). Itu mah ngawur, (keputusan) sepihak," katanya kepada Kompas.com, Kamis (11/6/2020).
Kendati diundur, dia akan memercayakan perdebatan yang berlangsung pada 24 Juni nanti kepada jejaring aktivis yang mengatasnamakan Pro Demokrasi (ProDem).
"Mas Adhie Massardi ( perwakilan Rizal Ramli ) nanti yang menjadi koordinator dengan jadwal, syarat debat, pool TV dan streaming," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan dari Rizal Ramli (RR), Adhie Massardi, membenarkan ketidakhadiran mantan Menteri Keuangan periode Juni 2001-Agustus 2001 tersebut.
Sebab, pihaknya akan mempersiapkan segala sesuatunya menjelang debat antara Luhut Binsar Pandjaitan dan Rizal Ramli.
"Tidak hadir, karena acara debat Pak RR ( Rizal Ramli ) dengan LBP ( Luhut Binsar Pandjaitan ) sudah didesain teman-teman ProDem," ujarnya.
Perlu diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan pernah menantang kepada pengkritik utang negara untuk bertatap muka dengannya.
Luhut Binsar Pandjaitan mengaku ingin berbincang terkait penambahan utang negara selama pandemi Virus Corona atau Covid-19.
Rizal Ramli pun menyatakan kesiapannya pada Rabu (10/6/2020).
Menko Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan dan ekonom senior, Rizal Ramli. (DOK KOMPAS.COM)
Selain itu, dia meminta dalam debat nanti turut menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan tim kabinet ekonomi saat ini.
Rizal Ramli menawarkan kesepakatan.
Apabila kalah dalam berdebat nanti, dia telah berjanji tidak akan mengkritik pemerintahan.
Namun, sebaliknya, bila dirinya menang dalam perdebatan, dia meminta seluruh kabinet menteri ekonomi era Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini untuk mundur dari jabatan mereka.
“Awalnya Rizal Ramli tidak setuju. Dia bilang tidak usah diladeni. Tapi, karena ditawarkan oleh promotor dari Prodem, akan berdebat satu paket dengan tim ekonomi Jokowi, termasuk Menkeu Sri Mulyani, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, maka dia (Rizal Ramli) mau,” ujar Juru Bicara Rizal Ramli, Adhie Massardi, dalam jumpa pers di bilangan Tebet, Rabu.
Adhie Massardi lalu menjelaskan, antara Luhut Binsar Pandjaitan dan Rizal Ramli bersahabat sudah sangat lama, apalagi sama-sama di kabinet Gus Dur.
Hal yang ingin disampaikan Rizal Ramli, lanjut Adhie Massardi, Luhut Binsar Pandjaitan adalah menteri paling senior.
Merespons hal itu, Rabu malam, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi memastikan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan siap berdebat dengan Rizal Ramli.
Pihaknya telah mengundang Rizal Ramli melalui pesan singkat untuk hadir dalam debat tersebut.
Selain Rizal Ramli, Luhut Binsar Pandjaitan pun turut mengundang dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Djamester Simarmata, Kamis (11/6/2020), pada pukul 09.30 WIB.
Djamester sendiri juga turut serta ingin melakukan perdebatan ke Luhut Binsar Pandjaitan terkait utang luar negeri (ULN) Indonesia.
"Rencananya kami akan mengundang beliau dalam minggu ini untuk berdiskusi melihat analisis data-data yang disampaikan dan dasar-dasar keilmuan yang digunakan. Dari kami sudah sampaikan jadwalnya, tinggal tunggu konfirmasi Pak Djamester," ujar Jodi kepada Kompas.com.
Lebih lanjut, Jodi mengatakan, Djamester selama ini kerap memberikan masukan terhadap pemerintahan kabinet Presiden Joko Widodo.
Soal masukan tersebut itulah, Luhut Binsar Pandjaitan mengundang langsung tatap muka terhadap Djamester.
Tantang Pengeritik
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menantang pengkritik utang negara untuk bertatap muka dengannya.
Luhut Binsar Pandjaitan mengaku ingin berbincang terkait penambahan utang negara selama pandemi Virus Corona atau Covid-19.
"Jadi kalau ada yang mengkritik kami, sini saya juga pengin ketemu. Jadi jangan di media sosial saja. Nanti ketemu kami, ngomong," ujarnya melalui diskusi virtual, Jakarta, Selasa (2/6/2020).
"Enggak usah ngomong di TV-lah, ketemu saya sini. Nanti dia kasih angkanya, saya tentara walaupun bukan lulusan ekonomi, saya bisalah jawab itu. Tapi, jangan rakyat dibohongin," sambungnya.
Mantan Komandan Khusus Satgas Tempur Kopassus itu menjelaskan, utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah ketimbang negara-negara lainnya, seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang.
"Singapura itu lebih dari 100 persen dari debt to GDP-nya. Begitu juga dengan Amerika, malah kita enggak tahu lagi berapa besar," kata dia.
Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, utang pemerintah Indonesia terhadap PDB akan mencapai 32 persen hingga akhir 2020.
Luhut Binsar Pandjaitan bilang, utang pemerintah merupakan utang produktif.
Ia meminta kepada para ekonom yang mengkritik utang negara untuk memberikan informasi tepat kepada masyarakat.
"Saya ini tentara, jadi belajar juga dari anak-anak muda yang ngerti. Jadi kita jangan enggak ngerti juga, bodoh-bodohin rakyat kita ngutang enggak benar. Utang kita itu produktif," ucapnya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total utang pemerintah hingga April 2020 mencapai Rp 5.172,48 triliun.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, total utang tersebut meningkat Rp 644,03 triliun atau 14,22 persen.
Total utang tersebut setara dengan 31,78 persen terhadap PDB.
Angka tersebut masih dalam batas aman dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 yang menetapkan batas maksimal rasio utang pemerintah sebesar 60 persen dari PDB.(*)
Sumber: TRIBUN-TIMUR.COM
