10Berita – Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Agama telah resmi membatalkan pemberangkatan ibadah haji tahun 2020.
Namun demikian, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 akan tetap diberlangsungkan pada bulan Desember.
Pengamat politik dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam berpendapat, pilkada memang cenderung dipaksakan digelar tahun ini, mengingat masih di tengah pandemik Covid-19.
“Nyata-nyata pilkada Desember termaktub dalam Perppu 2/2020. Tentu itu harus dicari dasar pertimbangannya, mengapa harus Desember? Kenapa?” ucap Saiful Anam kepada redaksi, Rabu (3/6).
Menurutnya, pilkada yang akan digelar di masa Covid-19 berpotensi akan menimbulkan mudarat dibanding manfaat.
“Atau memang Presiden punya kepentingan tertentu sehingga ingin tetap diselenggarakan bulan Desember? Misalnya, Pilkada Solo agar tetap berlangsung dan segera dilaksanakan, yang kita tahu Gibran (Gibran Rakabuming Raka) yang merupakan anak Jokowi juga sebagai bakal calon,” kata Saiful.
Dengan demikian, Saiful merasa heran pemerintah tetap ngotot ingin melaksanakan pilkada saat virus corona masih mewabah di Indonesia.
“Itu yang harus menjadi perhatian bersama, haji saja dibatalkan kok pilkada malah ada keinginan tetap diselenggarakan bulan Desember. Kecuali Indonesia sudah canggih memakai sistem e-voting seperti negara maju,” tutupnya. (*)
Sumber: Eramuslim
