10Berita : Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) diusulkan oleh fraksi partainya di DPR.
“Maka dengan adanya rancangan undang-undang yang kami usulkan, PDI Perjuangan tentu saja membuka dialog,” kata Hasto dalam webinar berjudul “Jas Merah: Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah, Ciptakan Sejarah Positif Bagi Bangsa” dalam Rangka Peringatan Bulan Bung Karno 2020, Minggu malam (28/6/2020), seperti dilansir dari CNN Indonesia.
“Kami selalu bermusyawarah, PDI Perjuangan bukan partai yang menang-menangan. Dibakar kantornya saja kita menempuh jalur hukum,” ungkap Hasto.
Pernyataan Hasto ini menjawab teka-teki soal fraksi pengusul RUU HIP. Selama ini fraksi-fraksi di DPR RI, terutama di Badan Legislasi (Baleg), enggan mengungkap fraksi yang mengusulkan aturan itu. Mereka hanya menyebut RUU HIP adalah inisiatif DPR.
Sebelumnya, Anggota Panitia Kerja RUU HIP dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron juga sempat menyebut Fraksi PDIP di DPR RI sebagai inisiator rancangan perundangan itu.
RUU HIP menjadi polemik sejak beberapa hari terakhir. Ada beberapa poin yang dipersoalkan seperti tidak dimasukkannya TAP MPRS No. XXV tahun 1966 tentang Pelarangan Partai Komunis Indonesia dan Ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme dalam konsideran. Dan adanya pasal dalam RUU HIP yang mengatur tentang Trisila dan Ekasila yang dinilai mengkerdilkan Pancasila. (DH/MTD)
Sumber : CNN Indonesia
