OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Sabtu, 20 Juni 2020

NU dan Muhammadiyah Tolak Peleburan Pendidikan Agama Dengan PKN

NU dan Muhammadiyah Tolak Peleburan Pendidikan Agama Dengan PKN



ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Siswa mengikuti pelajaran agama Islam

10Berita, PADA pekan ini beredar dokumen tentang penyederhanaan Kurikulum 2013 (K-13) yang dibahas dalam FGD struktur kurikulum SD menjadi perbincangan ramai sejumlah kalangan juga para guru.

Pada dokumen tersebut tertuang rencana melebur mata pelajaran (mapel) Pendidikan Agama dengan mapel Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), Pancasila dan Kepercayaan.

Menanggapi rencana tersebut, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menyatakan tidak setuju penyatuan pendidikan agama dengan PKN dan Kepercayaan itu. "Saya Tidak setuju 1000x. Apa alasannya untuk menyatukan mata pelajaran tersebut," kata Anwar Abbas saat diminta tanggapanya, Kamis (18/6).

Kalau memang benar hal itu direncanakan, Anwar Abbas menilai telah terjadi upaya pendangkalan agama dan sekulerisasi. "Saya ulangi sekali lagi kalau memang ada maka berarti pendangkalan agama dan sekulerirasi itu benar- benar mereka lakukan secara nyata dan sistimatis. Jika mereka berani melakukannya silahkan saja. Sama- sama kita lihat," kata Anwar Abbas yang juga Sekjen Majelis Ulama Indonesia ( MUI) tersebut.


Hal senada ditegaskan Pimpinan Lembaga Pendidikan Maarif PBNU KH Arifin Junaedi yang juga tegas menolak peleburan mapel pendidikan agama dengan PKN dan Kepercayaan itu.

"Kami sudah membicarakannya dan akan segera menyikapinya. Namun masih internal tetapi intinya kami menolak," tandas Arifin Junaidi. Hemat dia materi pendidikan agama yang ada sebenarnya masih kurang, "Lah kok sekarang malah mau dikurangi dengan rencana peleburan tersebut," tegas nya.

Cetak Biru

Praktisi pendidikan Indra Charismiadji mengaku telah melihat desain perubahan kurikulum 2013 tersebut. Dia berharap mapel agama tetap berdiri sendiri tidak dilebur.

"Jika pendidikan agama dan PKN dilebur akan menjadi masalah bisa juga tidak. Namun pertanyaannya apakah Pancasila, Kewarganegaraan, dan Agama itu merupakan kesatuan?," cetusnya.

Hemat dia, Kemendikbud sebaiknya membuat cetak biru (blue print) pendidikan terlebih dulu baru pergantian kurikulum didalamnya.

"Kita butuh tahu tujuannya apa, urgensinya apa, targetnya apa.Jangan cuma menghabiskan uang rakyat namun tidak peningkatan mutu sama sekali, " tandas Indra seraya mengingatkan jangan terjadi

stigma ganti menteri ganti kurikulum walau menterinya milenial. Terpisah, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud. Totok Suprayitno menepis pandangan adanya rencana Kems dikbud melebur mata pelajaran agama ke mapel PKN.

“Enggak, kok. Itu hanya bahan diskusi awal saja di antara tim kerja kurikulum. Diskusi masih terus berlangsung, dan laporan terakhir yang saya terima konstruksi kelompok mata pelajarannya tidak seperti itu.Saat ini belum ada keputusan apapun dari kementerian tentang perubahan kurikulum seperti apa, " kata Totok menjawab Media Indonesia, Kamis malam.

Ia mengutarakan bahan diskusi terakhir yang ia terima konstruksi kelompok mapelnya tidak digabung te tapi tetap berdiri sendiri.

"Jadi diskusi masih dinamis. Tentu kami mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan. Saat ini belum ada keputusan apapun. Kami juga melibatkan berbagai tokoh akademisi dan tokoh agama membahasnya," pungkas Totok.(OL-4)

Sumber:Mediaindonesia