Pembakaran Bendera PDIP di Demo RUU HIP Akan Dibawa ke Jalur Hukum, GNPF Ulama Buka Suara
10Berita - Massa di demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dikabarkan sempat membakar bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Demonstrasi ini diketahui digelar oleh sejumlah organisasi masyarakat Islam seperti FPI dan PA 212 pada Rabu (24/6) kemarin.
Pihak PDIP sendiri menegaskan akan menempuh jalur hukum untuk menindak aksi pembakaran bendera tersebut. Menanggapi ancaman tersebut, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak yang juga hadir dalam aksi tersebut pun buka suara.
Yusuf mengaku heran dengan keputusan PDIP untuk menempuh jalur hukum tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hal untuk menyampaikan pendapatnya masing- masing.
"Jalur hukum masalah apa?" tutur Yusuf dilansir Kumparan pada Kamis (25/6). "Setiap warga negara punya hak menyampaikan hak aspirasinya secara konstitusional."
Meski demikian, Yusuf mengaku bahwa setiap warga negara juga memiliki hal untuk menempuh jalur hukum jika merasa dirinya telah dirugikan. "Yang tidak boleh apabila hanya mengada-ada membuat kegaduhan di negara ini dan menjadikan aparat dan kekuasaan sebagai alat menjerat masyarakat yang mengkritiknya," ujar Yusuf.
Lebih lanjut, Yusuf memastikan bahwa pihak GNPF Ulama siap memberikan pendampingan jika massa yang membakar bendera tersebut dilaporkan ke polisi oleh PDIP. Termasuk juga bantuan hukum untuk mereka.
Sementara itu, juru bicara PA 212 Haikal Hassan mengaku sama sekali tidak melihat aksi pembakaran bendera PDIP dalam demo yang berlangsung di depan Gedung DPR RI tersebut. Haikal mengaku bahwa pihaknya akan segera mengusut kasus tersebut.
Ia khawatir ada sosok penyusup yang berniat melakukan adu domba. "Lagi diusut juga. Takutnya ada penyusup yang suka adu domba," terang Haikal dilansir detikcom.
PA 212 sendiri disebutnya sama sekali tidak ada agenda terkait pembakaran bendera PDIP. Haikal mengaku bahwa pihaknya telah mengimbau massa untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi memecah belah bangsa.
Sumber: Wowkeren
