Perwakilan Massa Anti Komunis Ditemui Pimpinan DPR, tapi Puan Maharani Disebut Tak Berani Bertemu
10Berita, JAKARTA – Pimpinan DPR merespon aspirasi aksi massa “Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunisme” dengan menerima perwakilannya berdialog.
Hanya saja perwakilan massa hanya diterima tiga pimpinan DPR yakni Aziz Syamsuddin (Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), dan Rahmat Gobel (Nasdem).
Sementara Ketua DPR Puan Maharani tak tampak dalam pertemuan tersebut.
Ketua Front Santri Indonesia Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Alatas juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Itu tampak dalam akun @ngajibareng_FSI yang mengunggah foto Habib Hanif. Dibenarkan Puan Maharani juga tak tampak menemui perwakilan massa.
“Ketum DPP FSI ikut bersama tokoh masyarakat lain kegedung DPR untuk menolak RUU HIP. Menurut info ketua DPR tidak menemui perwakilan delegasi massa demonstran menolak RUU HIP.” cuitnya.
“Kabar Ketua DPR tidak berani menemui perwakilan ormas anti PKI.” ujar akun DPP Lembaga Informasi Front @dpplif.
Pertemuan digelar secara tertutup di lantai 4, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu petang (24/6).
Sebelum bertemu tiga pimpinan dewan, perwakilan aksi “ganyang PKI” terlebih dahulu diterima Fraksi PKS, diantaranya Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, dan anggota Komisi III DPR dari PKS, Aboe Bakar Alhabsyi.
Pertemuan yang dilakukan terbuka dengan PKS berlangsung di Ruang KK 1, Gedung Nusantara, Komplek Parlemen.
Adapun ulama perwakilan massa “Selamatkan NKRI dan Pancasila Dari Komunisme” yang bertemua Fraksi PKS dan pimpinan DPR di antaranya, Ketua GNPF-Ulama, Yusuf Martak; Ketua Umum FPI, Ahmad Sobri Lubis; dan Ketua PA 212, Slamet Maarif.
Puluhan ribu peserta aksi “Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunis” meneriakkan yel-yel “ganyang PKI”, di depan Gedung DPR, Jakarta Rabu (24/6).
Unjuk rasa yang digelar Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI yang terdiri dari berbagai ormas Islam, seperti GNPF-Ulama, FPI, PA 212, dan ormas lainnya menolak RUU HIP yang digodok di DPR.
Mereka mendesak DPR agar membatalkan RUU HIP. RUU HIP ini dikhawatirkan menjadi pintu masuk kebangkitan komunisme di tanah air.
(sta/rmol/pojoksatu)
