Pigai: HTI Dibubarkan karena Visi Khilafah, Kenapa Partai yang Mau Mengubah Pancasila Dibiarkan?
10Berita, Visi Misi PDI Perjuangan (PDIP) ternyata diketahui juga memperjuangkan sebagaimana dengan yang termaktub dalam Rancangan undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Salah satu poin yang menjadi protes Ormas Islam dan MUI terkait RUU HIP adalah memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila alias Gotong Royong.
Poin itu dikhawatirkan menjadi alat untuk melemah sila paling pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengungkapkan seraya mengunggah bukti Visi dan Misi PDIP sebagaimana dilansir dalam situs resmi partai, pdiperjuangan.id, jelas tercantum bahwa visi partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai.
Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar Partai PDI Perjuangan adalah:
Partai adalah:
a. alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
b. alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
c. alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);
Sebagian visi inilah, yang menurut Natalius, ternyata sejalan dengan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.
Ia mengatakan, jika jelas-jelas diketahui visi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu punya motif menyimpan agenda ideologi lain, Presiden Jokowi harus berani dan tegas untuk bertindak.
“Presiden Baru harus jelas, tegas, terukur, dan benar untuk mantapkan Pancasila dari anasir-anasir ideologi lain,” ujarnya lewat akun Twitter, Minggu (28/6/2020).
Presiden, menurutnya, harus bersikap adil dalam memperlakukan setiap organisasi apapun. Pasalnya, ia melihat saat ini tidak ada lagi keadilan yang ditunjukkan pemerintah terhadap setiap kelompok masyarakat.
“Jika HTI dibubarkan karena visi kilafah kenapa Partai yang mau mengubah Pancasila dan melanggar Tap MPRS dibiarkan?” tegasnya.
“Jika Saya Menkumham, enggak pakai lama, saya minta ubah visi & misi partai,” tukasnya. [pojoksatu]
