10Berita - Pemimpin FPI Habib Rizieq Syihab saat ini tengah mendekam di penjara usai ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan. Namun, di tengah-tengah penahanannya, Rizieq dihadapkan dengan munculnya surat somasi Ponpes Alam Agrokultural Markaz Syariah Megamendung, Bogor, yang dibangunnya.
Rizieq disebut telah merampas lahan milik negara untuk membangun Ponpes Alam Agrokultural Markaz Syariah. Lahan itu diketahui milik BUMN PTPN VIII. Rizieq disebut mendirikan ponpes tanpa mengantongi izin dan persetujuan dari PTPN VIII.
Sebuah video pun diunggah oleh akun YouTube Front hari ini, Rabu (23/12/2020) untuk menjawab persoalan lahan tanah Ponpes Alam Agrokultural. Tidak diketahui kapan rekaman pidato Rizieq itu dilakukan, yang jelas saat ini Rizieq ditahan polisi dalam kasus penghasutan yang menimbulkan kerumunan.
Dalam video itu, Rizieq menceritakan telah mendapatkan berbagai ancaman dari sebelum kepulangannya dari Arab Saudi. Salah satunya soal masalah lahan Ponpes itu.
“Pokoknya begitu Habib Rizieq pulang, ini soal MS (Markaz Syariah) dilaporin lagi. Pokoknya ini dianggap merampas tanah negara,” cerita Rizieq, Rabu (23/12).
Ia menegaskan kepulangannya ke Indonesia bukanlah untuk membuat kegaduhan. Apalagi, mengaitkan polemik lahan ponpes itu dengan mengambil lahan milik negara.
“Saya katakan di sini, negara siapa pun oknumnya tidak usah bikin masalah, tidak usah bikin kegaduhan. Saya pulang bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini dibangun bukan untuk bikin gaduh, pesantren ini untuk mendidik umat,” tegasnya.
Rizieq menyebut pemerintah boleh mengambil lagi tanah miliknya kapan saja. Asal mau memberikan ganti rugi kepada warga yang memiliki lahan tersebut.
“Jadi kalau negara membutuhkan tanah ini, sekali lagi silakan ambil kapan saja. 24 jam. Saya serahkan lahan ini ke negara. Serahkan semua bangunan yang ada ke negara,” ucap dia.
“Tapi kita berhitung dulu, hitung-hitungan dulu. Harus ada ganti rugi. Karena ganti rugi tersebut akan kita bangun pesantren di tempat lain. Tapi kalau mau main usir, saya tanya diam atau lawan?” lanjutnya.
Rupanya, ancaman-ancaman yang dikaitkan dengan lahan Ponpes Alam Agrokultural Markaz Syariah sudah didapatkan Rizieq sejak 2017. Terhitung sudah tiga kejadian dialaminya terkait dugaan merampas lahan milik PTPN.
Ia menjelaskan, pada 2017, pihak PTPN sempat didatangi oknum polisi yang meminta mereka seolah-olah membuat laporan Ponpes Alam Agrokultural Markaz Syariah telah merampas tanah milik PTPN.
“Tapi alhamdulillah pihak PTPN tidak mau. PTPN-nya sendiri yang berbicara dengan kami. Mereka katakan, Habib Rizieq dan MS [Markaz Syariah] itu datang (bukan) merampok, bukan merampas. Dan mereka menembus dari masyarakat. MS itu tidak merambah, dan mereka itu sebagai penggarap. Kami sangat menghormati penggarap. Gagal,” ungkap Rizieq.
Lalu kejadian selanjutnya adalah saat sejumlah warga Desa Pakancilan, yang terletak berdekatan dengan ponpes itu, diminta membuat laporan ke polisi dan datang untuk dijadikan saksi. Seolah-olah, Rizieq merampas tanah mereka untuk membangun ponpes.
Namun, ia menyebut para warga justru tahu yang bakal melapor adalah mafia tanah. Warga menegaskan Rizieq tidak menipu mereka dan justru tetap diberikan izin untuk menggarap tanah di area ponpesnya.
“Tapi ada yang menarik. Begitu warga dikumpulkan, dibawa ke polisi, yang melapor polisi gunakan salah satu biang tanah, mafia tanah, digunakan oleh polisi untuk membuat laporan. Lalu apa yang terjadi? Masyarakat begitu waktu diperiksa polisi, apa masyarakat bilang? bapak polisi salah, bukan Habib Rizieq yang menipu kami, itu biang tanah yang menipu kami. Yang ngelapor itu yang merampas tanah kami, bukan Habib Rizieq,” tutur dia.
“Gagal lagi, Saudara. Jadi mereka melaporkan saya gagal,” tutup Rizieq.
Sumber: kumparan.com
