10Berita – Kebijakan rapid test antigen di Bandara Soekarno-Hatta dinilai sebagai bentuk inkonsistensi kebijakan sekaligus ketidaksiapan pemerintah dalam pencegahan Covid-19.
“Kerumunan dapat menimbulkan potensi penularan Covid-19. Dan selama ini narasi pemerintah kan tidak boleh kerumunan, bahkan ada yang dikriminalkan, dan kerumunan hingga didenda Rp50 juta. Nah, ini kerumunan dibuat oleh kebijakan pemerintah, jadi tidak konsisten,” kata Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (22/12).
Diberitakan sebelumnya, kasus kerumunan yang dikriminalisasi ialah acara yang dihadiri oleh pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, di Petamburan, Jakarta, dan Megamendung, Bogor.
Sejumlah pihak jadi tersangka, termasuk Habib Rizieq. Sebelumnya, pihak panitia acara di Petamburan juga menyetor denda pelanggaran protokol kesehatan Rp50 juta ke Pemprov DKI Jakarta.
Pandu berkata sudah seharusnya pemerintah mengantisipasi antrean mengular itu dengan menambah jumlah personel dan titik pemeriksaan. Sebab, antrean itu mestinya sudah bisa diprediksi lantaran ada data jumlah penumpang.
“Itu menimbulkan kerumunan karena tidak diantisipasi bahwa banyak penumpang tetap akan bepergian. Titik pelayanan test rapid antigen juga harus disediakan,” jelasnya. Jelas, kerumunan itu langgar protokol kesehatan.
Dihubungi terpisah, Epidemiolog dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo meminta pemerintah segera mengevaluasi antrean yang mengular yang dapat menyebabkan penularan Covid-19 itu.
Bentuknya, penyediaan sumber daya manuasia (SDM) yang memadai dan menambah pos pemeriksaan.
“Jadi untuk mencegah penularan dari kerumunan, pos-pos testing itu harus diperbanyak. Hanya saja kesulitannya adalah apakah ada SDM yang terlatih. APD juga harus dua lapis, bukan cukup masker, face shield seperti rapid test antibodi,” kata Windhu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/12).
Sumber: Eramuslim
