10Berita - Waketum MUI Anwar Abbas memberi pesan kepada Presiden Jokowi terkait pemilihan calon Kapolri. Anwar meminta Presiden bersikap arif saat menunjuk seorang menjadi calon Kapolri.
"Hak untuk mencalonkan dan menunjuk siapa yang akan menjadi kapolri ada di tangan presiden. Kita sudah tahu itu semua. Dan kita harus menghormatinya," kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulis, Selasa (12/1).
Meski begitu, Anwar mengatakan presiden hendaknya saat akan mencalonkan dan menunjuk seseorang menjadi Kapolri pertimbangannya tentu tidak cukup hanya didasarkan kepada kedekatan, loyalitas dan profesionalitas saja.
"Tapi harus lebih luas dari itu yaitu mana yang lebih besar maslahat dan manfaatnya bagi bangsa dan negara," jelas dia.
Apalagi akhir-akhir ini seperti kita ketahui hubungan antara pemerintah dan umat Islam agak terganggu karena ada sebagian umat Islam yang melihat bahwa di negeri ini sekarang telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama
- Anwar Abbas
Anwar Abbas mengingatkan, meski pemerintah katanya tidak melakukan kriminalisasi ulama itu, tapi sikap dan pandangan ini tentu tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah. Sebab dia bisa menjadi seperti api di dalam sekam.
"Apalagi kalau seandainya sebagian besar umat Islam merasa terus menerus disakiti dan dikecewakan, ditambah lagi dengan persoalan krisis kesehatan karena COVID-19 yang tidak jelas kapan berakhirnya dan juga krisis ekonomi yang cukup berat yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara ini maka tentu tidak mustahil berbagai kemungkinan yang tidak kita inginkan akan bisa terjadi," beber dia.
"Oleh karena itu sebagai anak bangsa saya khawatir penunjukan Kapolri baru bila salah pilih akan melahirkan reaksi yang tidak baik bagi perkembangan kehidupan bangsa ke depannya," tambah dia.
Lebih lanjut, Anwar berharap dalam penunjukan dan penetapan seorang Kapolri di tengah-tengah situasi seperti ini tentu saja presiden sangat diharapkan dan dituntut kearifannya untuk bisa memilih sosok seorang kapolri yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas.
"Agar kita sebagai bangsa bisa berkonsentrasi penuh di dalam mengatasi masalah yang sangat-sangat berat yang kita hadapi saat ini yaitu mengatasi COVID-19 dan krisis ekonomi yang sangat memerlukan persatuan dan kesatuan dari seluruh warga bangsa," tutup dia.
Hal senada terkait sosok calon Kapolri juga disampaikan Ketua MUI Cholil Nafis. Jokowi harus memilih calon Kapolri yang terbaik.
"Menjadi pelindung masyarakat dan menjaga keamanan umat," tegas Cholil.
"Jangan sampai polisi dikesankan menjadi musuh rakyat," tambah dia.
Kapolri Jenderal Idham Azis pensiun pada 1 Februari mendatang. Dan Kompolnas sudah mengirimkan 5 nama pengganti Idham ke Jokowi.
Mereka yakni Wakapolri Komjen Gatot Edhy, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli, dan Kalemdikpol Komjen Arief Sulistyanto. [kumparan]
Selasa, 12 Januari 2021
Home »
» MUI: Jokowi Harus Arif Pilih Kapolri, Tidak Cukup Hanya Didasarkan Kedekatan
MUI: Jokowi Harus Arif Pilih Kapolri, Tidak Cukup Hanya Didasarkan Kedekatan
By 10 BERITA 1/12/2021 07:09:00 PM
MUI: Jokowi Harus Arif Pilih Kapolri, Tidak Cukup Hanya Didasarkan Kedekatan
Related Posts:
10 VIDEO YUSUF MANSUR MENANGIS, MEMINTA AGAR JANGAN MENIRU MELOTOT-MELOTOT KE ULAMA 10Berita - Dalam akun Instagram-nya, yusufmansurnew, Ustadz Yusuf Mansur mengungkapkan kesedihannya. Sambil ber… Read More
03 PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TOLAK KEDATANGAN AHOK 10Berita - Ass. Wr. Wb Disampaikan bahwa telah diterima via WA dari mas. Sofriyanto (Kepala Kantor PP Yogyakarta) bahwa Pimpinan… Read More
01 SERUAN JIHAD CYBER! JADILAH INTIFADA CYBER ARMIES, LAWAN HANTU CYBER AHOK! 10Berita - Ada hantu berkeliaran di sosial-media. Jumlahnya puluhan ribu akun bodong. Tugas mereka mencaci-maki, me… Read More
09 POLRI: Permintaan Maaf Ahok Tidak Menghentikan Proses Hukum 10Berita- Indonesia Lawyers Club (ILC) TvOne Episode 11 Oktober 2016: "Setelah Ahok Minta Maaf".Diskusi membahas kasus pidato Gubernur DKI Jakarta… Read More
02 KontraS Menangkan Gugatan, Setneg Wajib Sampaikan Hasil Kasus Munir ke Publik Foto: Haris Azhar, Koordinator Kontras. 10Berita, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasa… Read More