10Berita – Sebelumnya Fraksi PSI di DPRD DKI mangajukan wacana Interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan , dalam hal tindakan Pemprov DKI Jakarta terhadap kejadian Banjir DKI baru-baru ini.
Menurut aturan yang ada, hak interpelasi terhadap Gubernur bisa diusulkan jika paling sedikit ada 15 anggota dewan, dan atau lebih dari satu fraksi yang ada di DPRD. Ternyata hampir semua Fraksi di DPRD DKI Jakarta tidak mendukung usulan dari PSI tersebut untuk mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berkaitan dengan permasalahan pencegahan banjir Jakarta. Dan PSI dengan jumlah anggota dewan yang sedikit, tidak memenuhi syarat tersebut, tentunya tidak bisa mengajukan hak interpelasi sendirian.
Diketahui , dari jumlah sembilan fraksi di DPRD DKI , 5 Fraksi sudah menyatakan tidak mendukung PSI untuk ajukan hak interpelasi itu, 2 fraksi belum bersikap, dan satu fraksi lainnya, yakni Nasdem, belum berikan tanggapan, seperti yang diberitakan oleh CNN Indonesia sebelumnya.
Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin sebutkan PSI yang mengajukan wacana hak interpelasi itu hanya sekadar pencitraan dan ia cukup heran dengan tindakan PSI yang selalu cenderung bersikap negatif terhadap keberhasilan Anies atasi banjir.
“Titik banjir tahun ini jauh berkurang dan wilayah yang masih terkena banjir, genangannya sehari sudah surut. Ini menunjukkan Gubernur dan jajaran Pemprov bekerja optimal untuk atasi banjir. (PKS) Jelas sangat menentang interpelasi tersebut,” ujar Arifin.
Sekretaris Fraksi PAN Oman Rohman nyatakan tidak akan setujui untuk ikuti PSI . Oman mengatakan ada perbaikan dalam penanganan banjir Jakarta yang dilakukan Anies, cuma Oman menginginkan Pemprov DKI harus lebih greget lagi untuk atasi banjir Jakrta dikemudian hari .
“Kita sih minta rekomendasi dari pansus banjir dilaksanakan dengan baik dan memang harus lebih greget lagi, toh fakta bahwa genangan, kalau kita lihat jumlah RW yang tergenang dibanding tahun lalu sudah berkurang,” ucap dia.
Ia lebih lanjut juga meminta agar Pemprov tidak mendikotomikan antara normalisasi dan naturalisasi sungai.
Anggota Fraksi Partai Gerindra, Syarif mengatakan Gerindra tidak akan ikut-ikutan mengajukan wacana interpelasi yang dimotori oleh PSI .
“Dalam masalah ini saya berpendapat sudah cukup dengan Pansus Banjir tahun 2020, yang laporannya sudah diparipurnakan, karena itu Fraksi Gerindra tidak akan ikut-ikutan,” kata Syarif.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Basri Baco mengatakan pihaknya juga tidak akan mendukung hak interpelasi itu.
“Golkar tidak akan dukung, kan sudah jelas dalam APBD kita anggaran banjir sudah dialokasikan, dan sekarang baru awal tahun belum bisa dikerjakan semua. Ini orang belum kerja kok sudah minta interpelasi, mau cari panggung tapi objektif lah,” kata Basri .
Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas meminta PSI untuk melihat dengan jernih persoalan , untuk bersikap fair dan jangan terlalu bersegera mengajukan interpelasi.
“Menyelesaikan banjir karena ini kan bukan kesalahan gubernur mutlak. Ini kan sebenarnya kesalahan teknis bukan kesalahan gubernur, kalau kita mau fair ya, ini kesalahan kepala dinas yang tidak mampu mengkoordinasi, seperti itu,” ucap Ilyas.
Di sisi lain, dua Fraksi yang belum bersikap yaitu Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat, sedangkan Nasdem belum berikan tanggapan.(-)
Sumber: Eramuslim
